Pakar ITB: QRIS untuk Parkir di Bandung Bisa Kurangi Potensi Kebocoran

25 Okt 2024, 14:00 WIB

(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Bandung, IDN Times - Pemerintah Kota Bandung terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi masalah parkir liar yang semakin meresahkan. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menerapkan sistem pembayaran parkir berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di beberapa ruas jalan, seperti Jalan Banceuy, Jalan Pecinan, dan Jalan ABC. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan praktik pungutan liar yang kerap terjadi di area parkir kota.

Menurut Guru Besar dari Kelompok Keahlian (KK) Perencanaan dan Perancangan Kota Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung (SAPPK ITB), Prof. Ir. Ridwan Sutriadi, S.T., M.T., Ph.D., parkir merupakan bagian dari perencanaan kota dan tidak dapat dipisahkan dari aspek-asek yang lebih luas, seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, serta ketimpangan sosial.

Dia menekankan bahwa parkir adalah kebijakan yang harus dikelola secara menyeluruh, baik dari segi perencanaan kota maupun pengaturan pajak dan retribusi.

“Kebijakan parkir adalah bagian dari perencanaan kota yang harus dilihat dari konteks yang lebih luas,” ujar Ridwan dikutip dari laman itb.ac.id, Jumat (25/10/2024).

Oleh karena itu, inovasi seperti penerapan sistem QRIS dalam pembayaran parkir adalah langkah yang patut diapresiasi, meskipun perlu diikuti dengan sosialisasi yang masif.

1. Pengguna kendaraan harus diedukasi

(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Menurutnya, teknologi QRIS juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan daerah akibat pungutan liar yang sering terjadi di lapangan.

Sistem parkir memiliki tingkat kedetailan dan perlu investasi dari pemerintah. Maka dari itu karena ada investasi, ditekankan pula pentingnya memilih teknologi yang diterapkan dan dilihat ke depannya apakah teknologi itu akan berkelanjutan atau tidak.

"Kalau pun bergeser atau tidak berkelanjutan, teknologi tersebut harus diperbaharui kembali," kata dia.

Selain itu, Ridwan juga menyoroti pentingnya edukasi dan penyadaran kepada masyarakat mengenai penggunaan QRIS. Tidak semua pengguna parkir familiar dengan teknologi ini, sehingga dibutuhkan upaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa sistem ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas, terutama dalam hal transparansi biaya parkir.

2. Keberadaan parkir liar sudah mengakar

Sebuah mobil yang parkir diatas trotoar di kawasan Banjarmasin Utara. (Dok. ISTIMEWA)

Meski demikian, ada tantangan lain yang perlu diatasi. Parkir liar sering kali disebabkan oleh sistem parkir alternatif yang sudah berakar di masyarakat. Pengelolaan parkir di jalanan umum (on-street) seringkali lebih sulit dibandingkan dengan di gedung-gedung, yang dikelola secara lebih profesional oleh perusahaan-perusahaan parkir.

“Di ITB, jajaran pimpinan telah menyusun penyelesaian Jalan Ganesa yang tidak mudah dan dibantu oleh Pemerintah Provinsi serta Pemkot Bandung untuk menghilangkan parkir liar,” ucapnya.

3. Masyarakat harus diikutsertakan dalam program ini

Slot parkir khusus kendaraan elektrifikasi di Mazda Headquarter (IDN Times/Fadhliansyah)

Penerapan QRIS di beberapa pusat kota Bandung diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju pengelolaan parkir yang lebih baik dan mengurangi pungutan liar. Selain itu, masyarakat Bandung yang dikenal kreatif dan inovatif diharapkan dapat berperan aktif dalam melaporkan kebocoran yang terjadi, sehingga pemerintah dapat terus memperbaiki kebijakan ini.

“QRIS di beberapa pusat kota merupakan tempat yang strategis untuk parkir dan dapat menjadi social learning bahwa layanan parkir bisa menggunakan cashless,” ungkapnya.

Diajuga mengingatkan bahwa kemajuan teknologi harus disertai dengan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kota. Makin banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi, makin besar pula peluang kesuksesan kebijakan tersebut.