Paguyuban Sunda Kritik Perkataan Arteria Dahlan Singgung Bahasa Daerah

Menurutnya, penggunaan bahasa daerah diakui dalam konstitusi yakni Pasal 32 ayat 2 UUD 1945 berbunyi 'Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional'.

"Jadi siapa pun, baik pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, dan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke sudah selayaknya menghormati dan memelihara bahasa daerah," ujarnya.

Pada rapat tersebut Arteria meminta Jaksa Agung untuk mengganti Kajati yang menggunakan bahasa Sunda karena ditakutkan peserta ada yang tidak paham dengan ucapan kajati.

Terkait hal itu, Cecep menilai, apabila dalam rapat kerja tersebut ada yang tidak paham atas apa yang dikatakan kajati, ada cara untuk meminta Kajati mengulang pembicaraannya dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bukan minta diganti.

"Pernyataan meminta Jaksa Agung mengganti kajati jelas merupakan sikap politik yang tidak terpuji dan mengingkari konstitusi," papar Cecep.

Menurutnya, pernyataan politikus PDIP itu dikhawatirkan menular dan menjadi sikap para politikus dan kader di Tanah Air. Pasalnya, Arteria mengucapkannya dihadapan para anggota DPR RI dan rakyat melalui media.

"Sehingga peminggiran terhadap bahasa daerah perlahan, tetapi pasti menggiring pada kematian bahasa daerah," sambungnya.

Pernyataan tersebut juga kontraproduktif bagi partai tempat bernaung Arteria Dahlan. Sebagai orang yang berada di partai mengusung nasionalis dan menghormati kemajemukan, pernyataan Arteria justru berlawanan dengan visi partai dan secara politik merusak citra partai.

"Lambat laun kehilangan masa depan karena ditinggalkan konstituen," tuturnya.

Pernyataan Arteria pun disebut berlawanan dengan visi misi DPR sebagai lembaga yang merepresentasikan aspirasi rakyat. Bahkan, pada akhirnya merusak citra dan kehormatan lembaga DPR.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda menuntut Arteria Dahlan untuk meminta maaf kepada sejumlah pihak, di antaranya Jaksa Agung dan kajati yang dimaksud, penutur bahasa Sunda, bahasa daerah, pimpinan DPR dan PDIP, serta fraksi PDIP.