Paguyuban Pasundan Desak KPU Tunda Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

23 Sep 2020, 19:10 WIB

IDN Times/istimewa

Bandung, IDN Times - Paguyuban Pasundan mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar pada 9 Desember mendatang. Hal tersebut dikarenakan angka kasus positif COVID-19 di Tanah Air, termasuk di Jawa Barat terus bertambah setiap hari.

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Paguyuban Pasundan, Prof Dr HM Didi Turmudzi MSi, mengaku prihatin dengan kondisi pandemik COVID-19 yang terjadi hingga saat ini.

Menurut Didi, seharusnya kondisi pandemik virus corona yang terjadi di Indonesia membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah lebih bijak dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

“Seharusnya dengan kondisi pandemik seperti ini KPU dan pemerintah tidak memaksakan untuk tetap diselenggarakan pemilu,” tegas Prof Didi dalam rilis yang diterima IDN Times, Rabu(23/9/2020).

1. Tak ada jaminan massa bergerombol saat pilkada berlangsung

IDN Times/Istimewa

Didi menyebutkan, pelaksanaan Pilkada Serentak di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Jabar tidak memberikan jaminan massa tidak akan bergerombol. Apalagi, saat ini jumlah penambahan kasus COVID-19 terus bertambah setiap harinya.

"KPU dan pemerintah daerah tak bisa memberikan jaminan dalam pelaksanaannya untuk menghalau massa berkumpul atau bergerombol. Ini mengkhawatirkan jika tetap dipaksakan untuk dilaksanakan di tengah kasus terus bertambah," kata Didi.

2. Pelaksanaan pilkada meningkatkan resiko penambahan kasus COVID-19 di daerah

Tenaga kesehatan memakai Alat Pelindung Diri (APD) mengambil tes swab dari pekerja pabrik tepung, di tengah penyebaran penyakit virus korona (COVID-19) di desa Moriya pinggiran kota Ahmedabad, India, Senin (14/9/2020) (ANTARA FOTO/REUTERS/Amit Dave)

Dirinya menyebutkan jika PB Paguyuban Pasundan sudah berkonsultasi kebeberapa dokter ahli khususnya di Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan (FK Unpas), yang mengatakan jika pelaksanaan pilkada justru akan meningkatkan resiko penularan Covid-19.

“Bayangkan jika pilkada dipaksakan pelaksanaannya, bagiamana orang dengan mudah tertular COVID-19. Sekarang saja sudah ada PSBB, sehari bisa tembus 4.000 orang. Apalagi dalam pilkada yang biasanya ada kampanye dan lainnya, yang jelas – jelas mengundang warga berkumpul dan berkerumun,” ujarnya.

3. Tinjau ulang pilkada hingga pandemik COVID-19 membaik

Ilustrasi pemungutan suara atau pencoblosan (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Didi berharap, KPU akan kembali meninjau pelaksanaan pilkada agar ditunda hingga kondisi pandemik membaik.

“Usulan penundaan pilkada ini akan disampaikan melalui surat terbuka kepada KPU Jabar dan pusat. Semoga mereka bisa lebih bijak. Karena nyawa manusia saat ini sedang dipertaruhkan, jangan sampai dianggap main-main khususnya di Jawa Barat umumnya warga Indonesia,” paparnya.