Organda Minta Penghapusan Trayek Angkot Libatkan Asosiasi
- Penghapusan trayek angkot harus sesuai aturan, karena izinnya dikeluarkan melalui Surat Keputusan pemerintah dan sudah terisi semua jalur.
- Neneng meminta ada kajian lebih dulu terkait penghapusan trayek angkot di Kota Bandung untuk minimal pendataan dan sosialisasi.
- Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengusulkan agar angkot berubah menjadi on-demand service dan diintegrasikan ke dalam sistem cerdas berbasis teknologi IoT.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sedang merencanakan penghapusan seluruh trayek angkutan kota (angkot). Penghapusan itu dilakukan karena ke depan angkot dibuat berbasis permintaan atau on demand service seperti taksi online.
Menanggapi hal ini, ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bandung Neneng Zuranda menyebut bahwa wacana pemkot tersebut dinilai masih belum jelas.
"Karena dari pak Farhan sebagai wali kota belum konfirmasi dengan Organda. Baik dari pak Farhan maupun kadishub (Kepala Dinas Perhubungan), belum ada kabar juga," ujarnya, Rabu (8/7/2025).
1. Penghapusan harus sesuai aturan
Selain belum jelas, Neneng mengaggap wancana ini juga masih harus dikaji serta didata secara menyeluruh oleh Pemkot Bandung. Musababnya, izin trayek angkot yang ada di Kota Bandung kata Neneng, dikeluarkan melalui Surat Keputusan (SK) pemerintah.
"Izin trayek angkot Kota Bandung itu terdiri dari 5.521 angkot yang terdiri dari 39 jalur. Nah, 39 jalur itu dulu sudah terisi semua. Nah, sekarang Pak Wali Kota mau menghapus. Mungkin ini harus ada evaluasi dulu. Seperti apa penghapusannya, jangan sampai ujug-ujug (diterapkan) kalau kata orang Sunda mah," katanya
2. Minta ada kajian lebih dulu
Neneng meminta Pemkot agar dapat dilakukan pengkajian serta pendataan secara menyeluruh terkait penghapusan trayek angkot di Kota Bandung.
"Contohnya seperti berapa yang akan di hapus dan untuk apa. Jadi minimal ada pendataan dulu lalu di sosialisasikan. Memang (trayek) ini izinnya punya pemerintah. Tapi fisiknya (angkot) sudah dipunyai oleh para pengusaha masing-masing," ujarnya.
Untuk diketahui, Pemkot Bandung, kini tengah menyiapkan wacana dalam membenahi sistem transportasi publik perkotaan.
3. Keberadaan angkot harus diperbaharui
Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, sistem trayek yang digunakan selama ini sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat urban saat ini, apalagi dengan kehadiran transportasi daring seperti ojek online (ojol) dan taksi berbasis aplikasi.
“Saya akan berjuang agar peraturan tentang trayek ini dibongkar total. Karena kalau masih menggunakan sistem trayek, angkot tidak akan bisa bersaing dengan ojol ataupun mobil daring lainnya,” kata Farhan.
Ia menilai angkot harus berubah mengikuti pola layanan berbasis permintaan (on-demand) dan charter, bukan lagi sistem jalur tetap atau trayek yang justru membatasi fleksibilitas dan efisiensi angkutan umum. Saat ini jumlah kendaraan pribadi di Kota Bandung hampir menyamai jumlah penduduknya, yang menjadi indikator kegagalan sistem transportasi publik.
“Jumlah penduduk Kota Bandung 2,6 juta, jumlah kendaraan pribadi bernomor D Bandung itu 2,3 juta. Artinya warga tidak percaya pada transportasi publik,” katanya.
Menurutnya, salah satu alasan masyarakat memilih kendaraan pribadi adalah karena angkutan umum dinilai tidak praktis, lambat, dan tidak terintegrasi. Sistem trayek dianggap tidak mampu menjawab dinamika mobilitas masyarakat urban saat ini. Untuk mengatasi hal ini, Farhan mengusulkan agar angkot diintegrasikan ke dalam sistem cerdas berbasis teknologi Internet of Things (IoT).
Ia menyebut konsep ini sebagai “angkot cerdas” yang bisa memfasilitasi mobilitas lebih dinamis, dengan jadwal, rute, dan sistem pembayaran yang terintegrasi secara digital.
“Angkot kudu pintar. Harus terkoneksi dalam sistem IoT. Bisa disambungkan dalam jaringan grid yang memungkinkan masyarakat melihat posisi, rute, dan waktu tempuh angkot secara real time,” ujarnya.
“Saya akan minta agar regulasi tentang trayek, yang peninggalan masa lalu itu, harus mulai diubah. Harus diganti supaya angkot bisa lebih fleksibel dan bersaing,” tuturnya.
Ia juga menyampaikan rencana pembangunan sistem Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandung yang akan dimulai dalam waktu dekat. Pembangunan BRT akan berdampak pada lalu lintas kota selama dua tahun ke depan.
