Organda Jabar: Larangan Mudik Aglomerasi Aturan Konyol!

07 Mei 2021, 11:00 WIB

Kawasan Bunderan Cibiru, Kota Bandung (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Bandung, IDN Times - Ketua organisasi angkutan darat (Organda) Jawa Barat Dida Suprinda meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mengabaikan arahan pemerintah pusat terkait larangan mudik di kawasan aglomerasi (Bandung Raya dan Bodebek). Aturan yang baru dikeluarkan kemarin, Kamis (6/5/2021) sore, dianggap tidak relevan dan tergesa-gesa tanpa kajian mendalam.

Seharusnya pemerintah sebelum membuat aturan bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang akan menerapkan aturan tersebut. Kalau diputuskan sepihak akan mempersulit banyak aspek termasuk dari segi transportasi.

"Aturan itu konyol menurut saya. Ini menjadi anomali dalam kebijakan yang dikeluarkan. Organda harap gubernur (Ridwan Kamil) abaikan saja aturan sekarang karena sudah banyak masyarakat mudik di hari pertama," ujar Dida saat dihubungi, Jumat (7/5/2021).

1. Lalu lintas daerah aglomerasi sudah biasa padat karena orang bekerja

Ilustrasi jalan Tol (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)

Dia menilai aturan yang baru dikeluarkan tersebut tidak berdasarkan kajian termasuk aspek ekonomi dan keseharian masyarakat selama ini. Sebab, kawasan aglomerasi seperti Bandung Raya sebenarnya sudah menjadi daerah yang biasa dilalui masyarakat untuk bekerja, termasuk saat ini.

"Misal Bandung ke Cimahi ini kan setiap hari ada orang bekerja. Jadi sama saja sebenarnya keseharian lalu larang orang banyak untuk pekerjaan," ujarnya.

2. Aturan ini akan membingungkan banyak pihak

Penyekatan Libur Mudik 2021, Cibiru, Kota Bandung (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Pada hari pertama larangan mudik secara nasional, sudah banyak warga yang pulang ke kampung halaman untuk satu kawasan aglomerasi. Maka, ketika aturan mudik aglomerasi diadakan ini lebih membingungkan masyarakat.

Termasuk para penyedia jasa angkutan darat yang lintas daerah di kawasan aglomerasi. Karena mereka tahunya bisa mengangkut penumpang secara khusus.

"Kalau memang untuk Bandung ke Sumedang atau Garut okelah karena aturan dari awal. Tapi kalau aglomerasi dilarang ini pasti membingungkan masyarakat," ujarnya.

3. Kenapa WNA boleh masuk ke Indonesia tapi mudik justru dilarang

Interior pesawat (Unsplash/Suhyeon Choi)

Satu hal yang menjadi pertanyaan banyak pihak termasuk Organda Jabar, pemerintah saat ini mempersilakan warga negara asing (WNA) dari sejumlah negara termasuk Tiongkok masuk ke Indonesia. Padahal mereka belum tentu sehat ketika datang ke Indonesia.

Sedangkan masyarakat Indonesia yang sudah menerapkan protokol kesehatan sedemikian rupa mengikuti aturan pemerintah justru dilarang untuk mudik di momen Idul Fitri yang sudah dinanti-nanti.

"WNA ini masuk ke Indonesia, tapi kita mudik dilarang. WNA juga kan belum tentu sehat tapi kenapa diperbolehkan masuk," kata dia.