Organda Anggap Pembatasan Pembelian Pertalite Tidak Rasional

30 Jun 2022, 15:50 WIB

Pengisian BBM angkutan umum (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Bandung, IDN Times - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Barat (Jabar) turut mengkritisi kebijakan pembatasan pembelian pertalite menggunakan aplikasi MyPertamina. Kebijakan ini dinilai masih tidak rasional jika diterapkan untuk angkutan umum.

"Kalau ini berlaku untuk angkutan umum ini tidak rasional, menurut saya. Karena apa? Karena angkutan umum itu menyangkut hajat hidup orang banyak, masyarakat menengah ke bawah," ujar Ketua DPD Organda Jabar, Dida Suprinda saat dihubungi, Kamis (30/6/2022).

1. Aturan ini lebih cocok untuk angkutan pribadi

Ilustrasi SPBU, Pertamax, Pertalite (IDN Times/Shemi)

Dida mengkritisi hal ini dikarenakan Jabar masuk dalam wilayah uji coba pembatasan pembelian BBM menggunakan MyPertamina. Menurutnya, ada baiknya aturan dikaji lagi dengan mempertimbangkan kepentingan angkutan umum.

"Jadi gini, kalau itu diberlakukan untuk angkutan pribadi saya setuju. Karena yang menggunakan pertalite itu kebanyakan, mungkin 80 persen, itu angkutan pribadi. Angkutan umum itu sedikit jika dibandingkan pelat hitam," ungkapnya.

2. Pembatasan harus sesuai kebutuhan

makijar.com

Selain itu, Dida menjelaskan bahwa aturan ini harusnya bisa lebih dimatangkan sebelum diuji cobakan di beberapa provinsi termasuk Jabar. Sebab, kebutuhan BBM di masing-masing daerah sendiri bisa berbeda-beda.

"Kalau dibatasi harus sesuai dengan kebutuhan ril di lapangan per unit (angkutan umum). Jangan sampai kebutuhan 10 liter, dikasih lima liter. Ya mampus lah mereka (pemilik atau sopir angkutan umum)," katanya.

3. Berharap pemerintah bisa perhatikan nasib angkutan umum

Ilustrasi BBM Pertalite. (Dok. Pertamina)

Kemudian, kata dia, arah kebijakan ini harusnya dibeberkan terlebih dahulu oleh pemerintah pusat. Pasalnya, bisa jadi ini merupakan langkah untuk menggantikan pertalite dengan pertamax. Menurutnya, hal itu sama dengan pergantian premium ke petralite.

"Sama halnya dulu dengan premium. Premium diganti pertalite. Dalihnya pemerintah selalu berat bebannya untuk subsidi. Katanya pertalite terjamin, tapi pada kenyataannya kita dibohongi lagi. Kan gitu," jelasnya.

Dida berharap, pemerintah bisa memikirkan kepentingan para pemilik angkutan umum untuk mendapatkan kebijakan yang berbeda dengan angkutan pribadi. Pemerintah juga diminta untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kebijakan ini dengan rinci.

"Kalau untuk angkutan pribadi silakan saja. Belum ada sosialisasi selama ini. Kami tahu dari pemberitaan, dan daerah 'teriak' semua ini. Mereka (pemerintah) harus tahu, jangan jadikan kelinci percobaan. Ujung-ujungnya disuruh menerapkan," kata dia.

4. Ada empat daerah di Jabar terapakan aturan beli petralie dengan MyPertamina

Kantor Pusat PT Pertamina (Persero) (IDN Times/Hana Adi Perdana)

PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) Regional Jawa Bagian Barat menyatakan bahwa empat daerah di Jabar harus mulai bersiap membeli BBM menggunakan MyPertamina.

Adapun empat daerah ini yaitu: Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Empat daerah ini akan menjalani uji coba transaksi pembelian petralite dan solar menggunakan aplikasi MyPetamina pada 1 Juli 2022. Masyarakat diharapkan mulai mendaftarkan diri melalui website subsiditepat.mypertamina.id.

"Empat kota/kabupaten itu terlebih dahulu mulai dilakukan pendataan bagi pemilik kendaraan roda empat melalui laman website untuk pendaftaran masyarakat," ujar Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Eko Kristiawan, Rabu (29/6/2022).