Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
IMG-20251027-WA0012.jpg
Menu MBG di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat

Intinya sih...

  • Orangtua khawatir menu MBG tidak seimbang

  • SPPG didesak evaluasi kelayakan menu

  • Pihak sekolah dan dinas diminta turun tangan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Cirebon, IDN Times - Sejumlah orangtua di salah satu sekolah swasta di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, mengeluhkan menu Makanan Berbasis Gizi (MBG) yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menu yang disiapkan untuk anak-anak sekolah tersebut dinilai tidak sesuai dengan prinsip makanan bergizi seimbang dan justru didominasi oleh produk olahan pabrikan.

Dari pantauan orangtua, paket MBG yang dibagikan kepada siswa berisi biskuit gandum kemasan, donat, susu UHT, dan pisang.

Meskipun secara tampilan terlihat menarik, menu itu dianggap kurang mewakili konsep makanan bergizi seimbang karena sebagian besar merupakan makanan olahan dengan kadar gula dan lemak tinggi.

“Kami khawatir anak-anak malah terbiasa makan yang instan dan manis-manis. Harusnya kalau namanya pemenuhan gizi, menunya lebih alami dan bervariasi,” ujar salah satu orangtua siswa yang enggan disebutkan namanya, Senin (27/10/2025).

1. Khawatir kandungan pengawet dan pemanis buatan

Menu MBG di SDN 129 Palembang (IDN Times)

Sejumlah orangtua juga menyoroti kemungkinan adanya bahan tambahan seperti pewarna, pemanis, dan pengawet buatan dalam produk MBG tersebut.

Menurut mereka, makanan seperti donat dan biskuit kemasan bukan termasuk kategori makanan sehat jika dikonsumsi rutin oleh anak-anak usia sekolah dasar.

“Donat dan biskuit itu jelas pakai bahan tambahan pangan. Kalau cuma sesekali mungkin tidak masalah, tapi kalau jadi program rutin, kami keberatan,” kata seorang wali murid lainnya.

Mereka menilai pemerintah seharusnya lebih ketat dalam menyeleksi penyedia makanan yang bekerja sama dengan SPPG, mengingat program MBG diklaim bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, bukan sekadar memberi makanan cepat saji.

2. SPPG didesak evaluasi kelayakan menu

Menu MBG untuk siswa muslim di Tabanan (Dok.IDNTimes/Istimewa)

Para orangtua mendesak agar SPPG maupun dinas terkait segera melakukan evaluasi terhadap standar menu MBG di sekolah.

Mereka menilai penyedia makanan perlu diwajibkan menggunakan bahan segar dan memenuhi standar gizi yang jelas, bukan mengandalkan produk kemasan.

“Kami tidak ingin program pemerintah yang sebenarnya baik malah disalahgunakan. Anak-anak harus mendapat asupan yang benar-benar sehat, bukan sekadar mengenyangkan,” ujar orangtua lainnya.

Selain soal bahan makanan, orangtua juga mempertanyakan proses pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di tingkat sekolah. Mereka menduga ada ketidaksesuaian antara pedoman teknis dengan praktik di lapangan.

3. Pihak sekolah dan dinas diminta turun tangan

Salah satu menu MBG di SMP Negeri 13 Surabaya. (Dok. Ombudsman Jatim).

Hingga berita ini diturunkan, pihak SPPG di kawasan Talun belum memberikan penjelasan resmi terkait keluhan para orangtua.

Sementara itu, sejumlah orangtua berencana melayangkan surat resmi ke Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon untuk meminta klarifikasi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program MBG di sekolah anak-anak mereka.

Program MBG yang dijalankan melalui SPPG merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki pola konsumsi anak sekolah dan menekan angka stunting.

Namun, dalam pelaksanaannya, beberapa kasus di lapangan menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap standar penyediaan makanan.

“Kalau pemerintah ingin anak-anak sehat dan cerdas, seharusnya makanan yang diberikan juga sehat. Jangan hanya formalitas program,” tutup salah satu orangtua murid.

Editorial Team