Ono Surono Minta Sekolah Swasta Transparan Soal Data Penahanan Ijazah

Sekolah swasta, kata dia, menyampaikan belum ada bantuan khusus untuk masalah pendistribusian ijazah. Hanya saja, mereka turut menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).

"Sehingga mereka minta Kepala Dinas Pendidikan untuk menengahi permasalahan pendistribusian ijazah dan mereka juga instruksikan kepada kepala-kepala sekolah swasta itu, untuk berkoordinasi dengan KCD dan menginformasikan jumlah ijazah yang belum terdistribusi serta skema penyerahannya," katanya.

Terkait dengan sekolah swasta ini, kata Ono, ia pernah mendatangi salah satu SMK swasta di Kota Cirebon membantu mengambil ijazah milik salah satu siswa. Saat itu memang ada persoalan administrasi yang harus ditempuh. 

"Intinya untuk dapat mengambil ijazah siswa itu saya harus membayar tunggakan siswa tersebut kepada sekolah," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan saat itu sekolah menyampaikan bahwa mereka tidak akan memberikan ijazah karena tidak ada jaminan siapa yang akan membayar tunggakan para siswa tersebut.

"Kalau pemerintah yang bayar, oke mereka (sekolah swasta) akan berikan. Jadi problemanya itu kan ijazah ditahan karena ada tunggakan yang belum dibayar. Clear sudah sampai situ saja tidak perlu menarasikan yang lain," ujarnya.

Ono menegaskan bila ingin difasilitasi BMPS juga harus memberikan data kepada Disdik Jabar. Pertama, nama siswa-siswi, ini yang ijazahnya ditahan.

Kedua, jenis dan besaran biaya sekolah di SMK tersebut. Ketiga, jenis dan besaran bantuan pemerintah atas nama siswa yang bersangkutan yang berasal dari BOS, BPMU, Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Program Indonesia Pintar (PIP).

Keempat, jumlah tunggakannya, kelima sisa pembayaran atau tunggakan dan Keenam status ekonomi dan sosial orangtua siswa tersebut.

"Nah dari rnam jenis data tersebut akan menjadi dasar bagi kami di DPRD untuk memfasilitasi atau bahkan untuk membuat program pendistribusian ijazah yang sebetulnya usulan program itu adalah program pembayaran tunggakan yang masih menjadi tanggung jawab dari orangtua siswa. Jadi tidak bisa datanya asal-asalan, karena kami perlu pertanggungjawaban," katanya.

Ono berharap ke depan ada perubahan di Jawa Barat yang cukup signifikan di dunia pendidikan. Terlebih anggaran pendidikan di Jawa Barat sudah cukup tinggi, sudah lebih dari 40 persen atau tidak kurang dari Rp12 triliun tapi problem mendasarnya masih terjadi di mana-mana.

"Problemanya masih terjadi pungutan-pungutan dengan dalih sumbangan, ada fasilitas sarana yang belum dibangun di mana hal itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah," ungkapnya.

Ono berharap persoalan ijazah ini menjadi pintu masuk untuk melakukan evaluasi secara mendalam terkait dengan dunia pendidikan di Jabar.

Ia juga memertanyakan apakah memang BOS dan BPMU itu sudah sesuai dengan penggunaannya lalu apakah jumlahnya sudah sesuai dengan kondisi faktual yang terjadi Jabar.

"Saya berharap data-data itu bisa masuk sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Disdik Jabar. Agar ketika Kang Dedi Mulyadi dilantik menjadi Gubernur Jabar pada 6 Februari mendatang, beliau sudah menerima data yang jelas dan komplit sehingga akhirnya bisa memutuskan program yang terbaik untuk Jabar," kata dia.

Ono menegaskan kembali, bila BMPS ingin difasilitasi silakan berikan data yang lengkap terkait dengan ijazah yang belum didistribusikan.

"Kami tunggu data-data itu, kalau memang diperlukan surat, kami akan bersurat resmi kepada BPMS. Kami juga terbuka bila sekolah swasta ingin hearing dialog atau menyampaikan aspirasi, kami tunggu. Karena tentu tujuan kami sama, yakni memajukan dunia pendidikan di Jawa Barat," kata dia.