Ono Surono Minta Sekolah Swasta Transparan Soal Data Penahanan Ijazah
Bandung, IDN Times - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar), Ono Surono memastikan ikut mengawasi penyerahan ijazah siswa SMA/SMK/SLB yang sebelumnya ditahan. Ia meminta baik sekolah swasta dan negeri harus mematuhi surat edaran yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jabar.
Menurutnya, untuk sekolah negeri dipastikan sudah tidak ada masalah mengenai penahanan ijazah ini. Hanya saja untuk sekolah swasta melalui Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) sudah memberikan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan yang berisi penolakan.
"Mereka menolak untuk mendistribusikan ijazah tersebut, karena ada ketidak-konsistenan pihak orangtua siswa dalam memenuhi kewajiban biaya pendidikan anaknya," kata Ono melalui keterangan resmi, Selasa (28/1/2025).
1. Sekolah swasta harus koordinasi dengan KCD
Sekolah swasta, kata dia, menyampaikan belum ada bantuan khusus untuk masalah pendistribusian ijazah. Hanya saja, mereka turut menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).
"Sehingga mereka minta Kepala Dinas Pendidikan untuk menengahi permasalahan pendistribusian ijazah dan mereka juga instruksikan kepada kepala-kepala sekolah swasta itu, untuk berkoordinasi dengan KCD dan menginformasikan jumlah ijazah yang belum terdistribusi serta skema penyerahannya," katanya.
Terkait dengan sekolah swasta ini, kata Ono, ia pernah mendatangi salah satu SMK swasta di Kota Cirebon membantu mengambil ijazah milik salah satu siswa. Saat itu memang ada persoalan administrasi yang harus ditempuh.
"Intinya untuk dapat mengambil ijazah siswa itu saya harus membayar tunggakan siswa tersebut kepada sekolah," ujarnya.