28 Persen penduduk tak terlindungi, capaian UHC kian menjauhData terbaru menunjukkan hanya 71,82% penduduk Kabupaten Cirebon yang tercatat sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan. Masih ada 61.943 warga yang belum terdaftar sama sekali.
Tunggakan iuran picu kepesertaan nonaktif, pekerja informal paling rentanLonjakan peserta nonaktif disebabkan oleh warga peserta mandiri kelas III, seperti buruh harian dan pedagang kecil. Dinas Kesehatan mengusulkan dana tambahan sekitar Rp71 miliar per tahun.
Validasi data dan layanan keliling jadi strategi percepatan UHCPemerintah daerah fokus memperbarui
Cirebon, IDN Times- Tingkat kepesertaan aktif dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan signifikan pada tahun ini.
Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena berdampak langsung pada keberlanjutan pelayanan kesehatan dan stabilitas anggaran daerah.
Data terbaru dari Dinas Kesehatan menunjukkan, hanya 71,82% penduduk Kabupaten Cirebon yang tercatat sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan.
Dari sekira 2,49 juta penduduk, baru 1.787.626 jiwa yang memiliki kepesertaan aktif. Masih ada 61.943 warga yang belum terdaftar sama sekali, sementara ribuan lainnya telah terdaftar namun tidak aktif.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, menyatakan bahwa capaian ini menurun dibanding tahun lalu yang sempat mencapai 75%. “Angka ini jelas belum memenuhi ambang batas universal health coverage (UHC) minimal 80%,” kata Eni, Rabu (6/8/2025).
Penurunan jumlah peserta aktif, menurut Eni, sebagian besar disebabkan oleh lonjakan peserta nonaktif. Kelompok paling terdampak adalah warga yang terdaftar sebagai peserta mandiri kelas III, umumnya berasal dari sektor informal, seperti buruh harian dan pedagang kecil.
“Mereka tidak punya penghasilan tetap. Akibatnya, tidak mampu membayar iuran bulanan Rp42 ribu. Ketika iuran menunggak, status mereka otomatis nonaktif,” ujar Eni.
Kondisi ini menyebabkan banyak warga datang berobat ke rumah sakit atau puskesmas tanpa perlindungan jaminan kesehatan, dan akhirnya fasilitas kesehatan menanggung beban biaya pengobatan yang seharusnya dibiayai BPJS.
Eni menyebutkan, untuk mencapai UHC minimal 80%, perlu tambahan 200 ribu peserta aktif. Jika seluruhnya tergolong masyarakat tidak mampu dan harus ditanggung APBD, maka diperlukan dana sekitar Rp71 miliar per tahun.
“Perhitungan kami, Rp42 ribu per peserta per bulan dikalikan 200 ribu peserta selama setahun. Ini beban besar bagi anggaran daerah,” jelasnya.
Dinas Kesehatan telah mengusulkan agar dana tersebut dialokasikan lewat program Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah, namun keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan.
Untuk itu, Eni mendorong peran swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam membantu pembiayaan jaminan kesehatan warga miskin.
Pemerintah daerah kini fokus memperbarui data warga miskin agar bantuan iuran lebih tepat sasaran. Validasi dan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sedang dikerjakan bersama Dinas Sosial.
Di sisi lain, Dinas Kesehatan membuka layanan pendaftaran BPJS hingga ke desa-desa melalui posko keliling, serta melibatkan organisasi masyarakat dalam sosialisasi pentingnya menjaga status kepesertaan aktif.
“Kami dorong warga mampu tetap bayar mandiri. Untuk yang tidak mampu, kami usahakan dibiayai pemerintah. Tapi keberhasilan ini bergantung pada partisipasi semua pihak,” ujar Eni.