Nilai Transaksi di Pasar Tradisional Bandung Anjlok hingga 50 Persen

Dia menuturkan, kondisi peralihan masyasrakat membeli barang secara daring (online), tidak ke toko, sudah ada dari 2019. Kondisi ini bahkan sudah disampaikan kepada banyak instansi di pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Nilai transsaksi jual beli di pasar rakyat sekarang turun drastis bahkan ada yang mencapai 50 persen sampai 70 persen.

"Itu merupakan nilai transaksi dalam 50 tahun terakhir," kata dia.

Menurutnya,untuk menjawab persoalan yang ada saat di pasar tradisional, tidak bisa dilakukan secara parsial tetapi harus dilakukan secara terintegrasi dengan langkah utama adalah melalui pendekatan kebijakan yang bersifat extra ordinary polic.

Karena tantangan yang dihadapi oleh pasar sangat kompleks mulai dari persoalan modal, pengelolaan, keberpihakan kebijakan, sampai dengan daya saing.

"Artinya, kalau tidak dilakukan secara terintegrasi oleh dan antarstakeholders, pasar akan benar-benar punah, karena saat ini pasar rakyat sedang sakatul maut menuju kepunahan.

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mengungkapkan, kebangkrutan pedagang tekstil tidak hanya terjadi di Tanah Abang, melainkan hampir di seluruh pasar tradisional Indonesia. Penyebabnya, tidak lain gempuran barang-barang impor yang dijual murah lewat media sosial.

Sekjen DPP IKAPPI, Reynaldi Sarijowan, mengatakan kondisi itu diperparah dengan absennya pemerintah dalam mendampingi pedagang konvensional untuk bisa berjualan secara daring.

"Saat ini, kami berhadapan pada salah satu media sosial yang menjual barang-barang dari luar, seperti Thailand, China , dan beberapa negara lain. Sementara itu, pemerintah tidak melakukan advokasi pendampingan terhadap pedagang untuk melakukan penjualan di online shop juga," kata Reynaldi, dikutip Kamis (21/9/2023).

IKAPPI pun menuntut agar pemerintah bisa lebih berpihak kepada pedagang UMKM. Salah satu caranya lewat kerja sama dengan aplikasi seperti TikTok, Shoppee, dan lainnya untuk mendorong penguatan algoritma para pedagang UMKM.

"Kami yakin jika ada keberpihakan dari pemerintah dan dapat mendorong agar aplikasi-aplikasi tersebut justru menampakkan keunggulan UMKM atau produk dalam negeri, akan bisa membantu masyarakat atau UMKM kita untuk bertahan," ujar Reynaldi.

Keberpihakan pemerintah juga dibutuhkan lantaran para pedagang UMKM harus berhadapan dengan gempuran produk impor yang harganya jauh lebih murah dibandingkan dalam negeri.

"Di sini, kehadiran pemerintah diharapkan dan mencari solusi agar ada titik temu antara modernisasi berjualan dapat juga digunakan oleh pedagang-pedagang kita yang masih kecil," kata Reynaldi.