Mudahkan Urusan Warga, Pemkot Bandung Buka Cafe Geulis di DPRD

Menurut Ema, selain di kantor kecamatan dan layanan keliling, Pemkot Bandung sudah lama mengupayakan hadirnya gerai-gerai layanan. Saat ini gerai itu secara geografis penyebarannya sudah terbilang merata.

“Di bagian barat ada di Festival Citylink, di utara ada BTC, ada MIM di timur. Ini masuk kategori tengah, selain kantor Disdukcapil-nya sendiri,” ungkap Ema.

Ia berharap, dengan semakin banyak gerai, masyarakat dapat semakin mudah mendapatkan pelayanan publik. Apalagi, layanan dasar ini amat penting dalam mengakses layanan pemerintah lainnya, seperti bantuan kesehatan, pendidikan, hingga sosial.

“Kita harapkan warga segera berinisiatif datang ke sini. Karena kalau dari segi layanan kita sudah siap. Tidak harus selalu mengandalkan sosialisasi dari pemerintah, tetapi responsivitas diharapkan,” katanya.

Upaya sinergi antara eksekutif dan legislatif ini sangat diapresiasi oleh Sesditjen Dukcapil Kemendagri, I Gede Suratha. Apalagi, pemerintah pusat pun dilibatkan dalam pembentukan Cafe Geulis ini. Ia ingin kolaborasi ini juga ditiru oleh daerah lain.

“Kolaborasi antara dewan, Disdukcapil dan (pemerintah) pusat baru kita temukan di tempat ini. Tiga serangkai yang memang didesain saling mendukung. Wujudnya di DPRD Kota Bandung, ini hal baik. Harus disosialisasikan dan ditiru. Wujud akhirnya adalah masyarakat terbahagiakan dengan pelayanan publik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung Teddy Rusmawan mengatakan, mereka kerap kesulitan dalam mengadvokasi karena warga tidak memiliki kelengkapan administrasi.

“Kita di DPRD banyak konstituen yang seringkali bermasalah. Misalkan menngurus untuk SKTM itu kan basisnya harus KTP dan KK. Kadang-kadang kita enggak bisa mengadvokasi kalau mereka belum punya KTP dan KK. Sehingga mudah-mudahan karena ketidaktahuan masyarakat dalam administrasi kependudukan, di sini kita bisa jelaskan prosedur dan sebagainya,” beber Teddy usai peresmian Cafe Geulis.

Teddy sangat setuju dan mendukung agar gerai-gerai pelayanan publik mendasar seperti ini diperbanyak di wilayah-wilayah. Saat ini, pelayanan administrasi kependudukan telah bisa dilakukan di 45 titik, termasuk di kantor-kantor kecamatan.

“Mudah-mudahan dengan pembukaan-pembukaan (gerai) seperti ini. Kalau dulu ke Disdukcapil luar biasa antreannya, kita sekarang dengan aplikasi dan sms center semoga bisa lebih memudahkan,” katanya.