Modus Baru! Politik Uang di Pilkada Bandung Pakai Kupon Belanja

Paktik itu tersebar di sejumlah daerah di Kabupaten Bandung. Sejauh ini, Bawaslu baru menemukan praktik ini di empat kecamatan. Empat kecamatan itu antara lain, Pangalengan, Rancaekek, Dayeuhkolot dan Arjasari.

"Ini terjadi di Pangalengan, Dayeuhkolot, Arjasari dan Rancaekek. Satu kupon itu kalau dirupiahkan sama dengan Rp35.000. Untuk satu warung pegang di kasih jatah 100 kupon," ujarnya.

Menurutnya tidak menutup kemungkinan, praktik politik uang serupa terjadi di wilayah Kecamatan lain. Sebab, tren politik uang mendekati hari H pemilu berpotensi besar semakin banyak.

Hedi menjelaskan, dari temuan di wilayah Rancaekek, selain mendapatkan kupon warga juga mendapat selebaran yang berisi ajakan untuk mencoblos salah satu Paslon.

"Di Rancaekek, selain bisa di tukarkan dengan sembako, warga mendapatkan spesimen surat suara yang menunjukkan salah satu calon, kemudian ada tanda coblos. Kemudian ada stiker yang menampilkan paslon dan ajakan untuk memilih. Ini terjadi di Rancaekek," ujarnya.

Selain kupon, Bawaslu juga menemukan adanya pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial yang disisipi spesimen surat suara yang telah dicoblos. Praktik itu terjadi di wilayah Cicalengka.

"Berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya bansos yang ditunggangi oleh salah satu Paslon dengan modus formulir atau surat panggilan penerimaan bantuan yang dikirimkan oleh pos giro itu diselipkan spesimen surat suara yang menampilkan salah satu paslon. Ini terjadi di Cicalengka," papar Hedi.

Dalam ketentuan penanganan pelanggaran pidana politik uang dalam Pilkada ini baik pemberi dan penerima sama-sama bisa dijerat. Dengan adanya kasus tersebut, sama saja artinya menjerumuskan masyarakat yang sedang membutuhkan dan tak tahu apa-apa sebagai korban dari praktik jahat tersebut.

"Harus disepakati semua pihak bahwa politik uang itu kejahatan dan musuh utama demokrasi yang tengah kita bangun dan dengan susah payah dipertahankan," kata Hedi.

Untuk itu, Hedi mengajak sekaligus ingin mengetuk nurani paslon dan timsesnya agar tidak menjadikan masyarakat awam sebagai korban dari ambisi politiknya demi meraih kekuasaan selama lima tahun ke depan. Menurutnya, seharusnya para paslon beradu jual gagasan bukan dengan cara-cara yang dianggap melanggar UU 10/2016 ini.