Majalengka, IDN Times - Bakal calon bupati Majalengka Karna Sobahi memastikan keputusan MK tentang ambang batas, tidak akan mengubah koalisi pada Pilkada mendatang. Karna menegaskan, hingga saat ini PDIP masih tetap menjalin kerja sama dengan PKS, untuk menghadapi Pilkada pada November 2024.
Karna menegaskan, putusan MK bersifat mengikat dan harus dihormati. "Saya harus menghargai putusan MK, karena sifatnya final dan mengikat," kata Karna, Kamis (22/8/2024)
Sebelumnya, aturan MK 60 yang ditetapkan beberapa waktu lalu telah mengubah syarat ambang batas pencalonan Pilkada. Sebelum itu, batas ambang partai yang bisa mencalonkan bakal calon diharuskan mendapat 25 persen keterwakilan kursi di legislatif.
Pada putusan MK, diubah menjadi 10 hingga 6,5 persen menyesuaikan dengan jumlah DPT di provinsi dan kabupaten kota peserta pemilihan kepala daerah.
Pada Pemilu lalu, PDIP mendapat 15 kursi di DPRD Kabupaten Majalengka. Adapun PKS mendapatkan tujuh kursi. Dengan adanya perubahan itu, PKS dimungkinkan bisa mengajukan calon, tanpa harus koalisi.
Terkait hal itu, Karna menegaskan hingga saat ini kerja sama PDIP dan PKS pada Pilkada Majalengka mendatang masih stabil.
"Untuk pasangan Karna-Koko tidak terdampak, persyaratan dan kursi sudah stabil. Sekarang daftar, besok pilkada pun kami sudah siap," ujar Karna.
Ketua DPD PKS Kabupaten Majalengka, Roni Setiawan menegaskan, partainya sudah bulat bekerja sama dengan PDIP pada Pilkada mendatang. Kepastian itu diungkap setelah ada restu dari DPP.
"Ini momentum bersejarah. Sudah memastikan bahwa oleh kedua orangtua kami sudah dapat restu. Tidak (pisah), kami tetap bersama PDIP, meskipun ada putusan MK," kata dia.
Roni menjelaskan, sosialisasi ke akar rumput sudah mulai dilakukan. Dengan militansi yang dimiliki kedua partai, Roni optimistis dalam menyambut Pilkada nanti.
"Tidak ada alasan lagi untuk diam, kami akan menjemput kemenangan. Kader PDIP dan PKS memiliki militansi, para pejuang. Pada Pilkada ini, kami berkolaborasi," ungkap dia
Bakal calon bupati PDIP-PKS Karna Sobahi menjelaskan, selain dua partai tersebut, ada partai lain yang menyatakan diri mendukung pasangan Karna-Koko Suyoko.
"Ada dua partai non-parlemen yang bergabung, Partai Umat dan PBB ingin gabung. Ya ahlan wa sahlan," kata Karna.
Karna kembali memastikan solidaritas dalam kerja sama yang dibangun PDIP dan PKS itu. Ia menjelaskan, tidak ada lagi gonjang-ganjing terkait calon yang akan diusung pada Pilkada nanti.
"Alhamdulilah, dengan sudah ada rekomendasi dari DPP masing-masing, selesai pula wacana mengenai koalisi dan pemasangan bupati dan wakil bupati. PDI Perjuangan dan PKS bersatu padu di Pilkada 2024 Kabupaten Majalengka," kata dia
Sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati pertama yang sudah mengumumkan paket paslon, dia menegaskan, Karna-Koko akan mendaftar ke KPU pada hari pertama pendaftaran.
"Deklarasi, langsung mendaftar ke KPU pada tanggal 27 Agustus 2024," kata dia