Minim Peminat, Pemprov Jabar Siapkan BUMD Ambil Alih Bandung Zoo

Proses penunjukan pengelola yang sebelumnya ditargetkan harus selesai dalam 5 Mei 2026, saat ini sudah melewati batas yang ditentukan dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Namun, Pemerintah Kota Bandung kini dikabarkan meminta waktu perpanjangan untuk menyeleksi calon pengelola.

Dengan adanya perpanjangan ini, Dedi menawarkan agar Pemprov Jabar bisa ikut mengelola Kebun Binatang Bandung melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Tetapi saya pun pemerintah provinsi mencoba untuk hari ini minta Sekda berkomunikasi kita juga bisa mengajukan LK (Lembaga Konservasi), kalau diperlukan. Misalnya dikelola oleh pemerintah provinsi melalui BUMD agar kita lebih mengarah pada konservasinya," ujarnya.

Menurutnya, melalui pengelolaan BUMD nantinya fokus kepada konservasi dan menjaga kesehatan hewan tidak berorientasi terhadap keuntungan semata.

"Ini kan saya tujuannya konservasinya. Hutannya sayang, binatangnya sayang. Nanti bisa dua-duanya ditempuh, mana yang terbaik. Apakah misalnya LK dulu dikelola oleh Pemkot sampai 1 bulan ke depan, sehingga nanti diputuskan," katanya.

Meski begitu, Dedi mempersilahkan Pemkot Bandung untuk menerapkan cara lainnya ketika memang diberikan perpanjangan waktu seleksi calon pengelola baru Bandung Zoo. Namun, Pemprov Jabar siap ambil bagian jika kondisinya sama seperti sebelumnya.

"Nah, apabila misalnya yang tidak putus-putus, saya lebih memilih provinsi melalui BUMD menjadi pengelola kebun binatang itu. Bukan untuk tujuan bisnis, tapi tujuannya satu menyelamatkan pegawai. Yang kedua itu menyelamatkan konservasi," ujarnya.

Dedi merasa Bandung Zoo ini sudah sangat baik dari segi kawasan dan juga kondisi pohon-pohon yang ada di dalamnya. Dia menyakini, pengelolaan Bandung Zoo di bawah BUMD nantinya berorientasi bukan pada bisnis.

"Karena itu kawasan sangat baik, tertata, kemudian hutan-hutannya relatif baik hutannya, pohon-pohonnya masih gede dan itu bermanfaat juga untuk warga Kota Bandung dan kami juga punya dong gitu kan di Bandung binatang-binatang yang dilindungi dan dikelola oleh BUMD provinsi," kata dia.

Sebelumnya, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan pesimistis Bandung Zoo nantinya mendapatkan pengelola sesuai harapan. Sejumlah langkah untuk mengantisipasi kondisi ini juga sudah disiapkan Pemkot Bandung.

"Saya dan Pak Gubernur sedang intensif komunikasi. Kalau sampai tanggal 5 Mei 2026 tidak berhasil lelang, maka akan diambil alih pemerintah. Sekarang kita siapkan semua skenario, baik ada pemenang lelang maupun tidak," ujar Farhan, dikutip Sabtu (2/5/2026).

Proses lelang pengelola baru Bandung Zoo ini sudah dilakukan Pemkot Bandung sejak beberapa waktu kemarin, dan saat ini masih dibuka untuk umum sebelum nantinya ditutup pada 3 Mei 2026, besok. Namun, Pemkot Bandung menargetkan pengelola baru bisa diresmikan setelah penutupan pendaftaran.

"Masih tahap pendaftaran. Syaratnya ketat, tidak semua lembaga konservasi mampu. Proses pendaftaran sampai tanggal 3 Mei 2026," kata Farhan.

Berdasarkan data yang ada, Pemkot Bandung sudah membidik beberapa pengelola lembaga konservasi yang bisa mengembangkan Bandung Zoo. Bahkan, Farhan mengatakan, ada 85 lembaga yang diundang sebelumnya untuk menawarkan pengelolaan ini. Namun, tidak mendapatkan respons positif.

"85 tapi yang merespons baru sekitar empat, itu pun baru menyatakan minat. Kita juga mengajukan perpanjangan deadline ke pemerintah pusat," ujarnya.