Menyoal Pajak Karbon, Seberapa Penting untuk Indonesia?

Pajak Karbon adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar fosil seperti bensin, avtur, gas, dan lain-lain. Segmen perpajakan ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca sebagai langkah memerangi pemanasan global.

Dengan menerapkan pajak karbon di Indonesia, pemerintah berharap dapat mengurangi pemanasan global dan mengendalikan perubahan iklim, serta meningkatkan pendapatan pajak dan efisiensi energi bagi konsumen dan bisnis.

Jika melihat data Bank Dunia, sampai pertengahan 2021, terdapat sekitar 35 negara yang telah menerapkan pajak karbon. Tiap negara menerapkan kebijakan pajak yang beragam. Finlandia, misalnya, menerapkan tarif pajak berbeda terhadap emisi karbon dari kendaraan dan pembangkit listrik.

Meski bentuknya berbeda-beda, pajak karbon di skala global umumnya dihitung dengan satuan dolar Amerika Serikat per ton CO. Selain itu, ada juga negara yang menerapkan pengendalian emisi karbon melalui instrumen kebijakan pasar karbon atau Emission Trading System (ETS).

Pengendalian emisi karbon lewat ETS telah dilakukan oleh China, Korea Selatan, Selandia Baru, beberapa negara anggota Uni Eropa, dan sejumlah negara bagian Amerika Serikat.

Di tahap awal nanti, Indonesia akan mengenakan pajak karbon kepada perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, dengan tarif Rp30.000 atau sekitar 2,1 USD per ton emisi karbon dioksida ekuivalen (tCO2e).

Mekanismenya, pemerintah akan menetapkan cap atau batas maksimal emisi untuk tiap sektor dan pajak akan ditetapkan pada emisi di atas cap tersebut, bukan atas keseluruhan emisi.

Menurut Johanna Gani, CEO Grant Thornton Indonesia, langkah pemerintah dalam pelestarian lingkungan harus diapresasi. Penerapan pajak karbon, kata dia, adalah salah satu contoh pertumbuhan ekonomi hijau karena menyasar sektor yang menghasilkan emisi gas rumah kaca.

“Namun penerapan pajak karbon harus dilakukan dengan perencanaan dan kalkulasi yang matang, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif seperti inflasi. Penerapan pajak karbon dapat menimbulkan potensi kenaikan harga energi seperti BBM maupun listrik dengan bertambahnya ongkos produksi,” tutur Johanna, dalam siaran pers yang diterima IDN Times, Sabtu (23/7/2022).

Di sisi lain, lanjut Johanna, edukasi terkait pentingnya pajak karbon juga perlu diberikan secara berkelanjutan oleh pemerintah, terutama terkait risiko perubahan iklim terhadap masyarakat.

“Sehingga nantinya, ketika pemerintah menerapkan pajak karbon secara penuh, masyarakat dapat menerima dengan baik,” kata Johanna.