Menteri PKP Serah Terima 100 Unit Rumah MBR untuk Warga di Bandung

100 penerima kunci rumah subsidi sebagian besar merupakan karyawan swasta, guru, buruh dan pegawai lepas atau kontrak, hingga ASN dan P3K. Kementerian PKP akan memastikan bahwa rumah subsidi tepat sasaran misalnya untuk rumah pertamanya MBR sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Menteri Ara akan meminta jajarannya dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mengecek apakah rumah subsidi yang ada telah benar-benar dihuni oleh pemiliknya atau tidak. Pasalnya dari hasil kunjungan kerjanya ke lapangan banyak rumah-rumah subsidi yang tidak dihuni pemiliknya dan kondisinya juga tidak layak huni.

Lebih lanjut, Ara menyatakan telah menetapkan Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur batas penghasilan MBR yang boleh memiliki rumah subsidi. Hal itu akan memperluas jangkauan akses masyarakat sekaligus mendorong pasar perumahan di Indonesia.

Kementerian PKP pun bakal berkolaborasi dengan berbagai Kementerian seperti Kementerian Ketenagakerjaan untuk rumah buruh, Kementerian Pertanian untuk rumah petani, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk rumah wartawan, Kementerian Pendidikan Dasar untuk rumah guru dan Kementerian Kesehatan untuk rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat.

Salah satu penerima manfaat rumah MBR, Michael (29), menyambut baik adanya program tersebut karena mempermudah masyarakat yang belum punya rumah untuk bisa memiliki hunian. Dirinya sekarang bisa bernapas lega karena tidak harus membayar cicilan mahal untuk rumah yang dihuni di kawasan Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung.

"Sekitar Rp1,7 juta per bulan. Ambil yang 10 tahun," kata Michael.

Dia menuturkan bahwa harga rumah sekarang semakin mahal setiap tahunya. Untuk pekerja swasta dengan penghasilan tidak besar sepertinya, keberadaan rumah murah ini sangat membantu karena penghasilannya tidak habis untuk sekedar membayar cicilan rumah.

Menurutnya, untuk warga yang ingin mendapatkan rumah dalam program ini sebenarnya tidak sulit asalkan berbagai persyaratan yang harus diberikan ke perbankan atau developer bisa terpenuhi.

"Nah tips untuk ambil rumah itu baiknya cek dulu ke tempat. Jadi tidak asal beli kalau belum cek unit. Dan saya lihat yang pembangunan perumahan saya ini unitnya bagus, tidak asal-asalan membangun," paparnya.

Sebelumnya, Asisten Manajer Pembiayaan BP Tapera, Berdi Dwijayanto, menjelaskan bahwa program KPR Sejahtera FLPP di Jawa Barat menunjukkan tren positif. Hingga 30 Juni 2025, tercatat sebanyak 28.548 unit rumah telah tersalurkan di provinsi ini.

"Kalau targetnya itu secara nasional sebelumnya 220.000 unit, tapi sudah diusulkan oleh pusat menjadi 350.000 unit. Mungkin kendalanya masih banyak informasi yang belum tersampaikan tentang FLPP ini, makanya kita menggandeng bank bjb dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memaksimalkan kegiatan seperti ini," ujar Berdi.

Ia juga menyampaikan, BP Tapera bersama bank bjb tengah melakukan roadshow ke berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat guna memperluas sosialisasi program tersebut.

"Minggu ini kita keliling bareng bank bjb. Kemarin, dari penandatanganan MoU antara Pemprov Jabar, BP Tapera, dan BANK BJB, disepakati target penyaluran sebesar 10.000 unit rumah. Peruntukannya untuk pegawai pemerintah/ASN, tenaga P3K, dan pekerja swasta di provinsi Jawa Barat serta masyarakat berpenghasilan rendah,"tambahnya.

Menurut Berdi, untuk ASN yang ingin mengakses program ini, terdapat batasan penghasilan maksimal Rp8,5 juta bagi yang masih lajang dan Rp10 juta untuk yang sudah menikah. Sementara untuk pekerja swasta, batasan penghasilan mengikuti Upah Minimum Regional (UMR) dan tetap bisa mengakses rumah subsidi, meskipun umumnya lokasi rumah berada di pinggiran kota.