Menteri Enggartiasto Duga Ada yang Sengaja Memainkan Isu Label Halal

Untuk mendapatkan izin impor produk hewan, Permendag Nomor 29 Tahun 2019 mewajibkan importir untuk menyertakan rekomendasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan). Menteri Pertanian, dalam aturannya, telah mewajibkan seorang importir untuk memiliki label halal dalam setiap produknya.

Maka itu, Enggartiasto beranggapan bahwa Permendag-nya tidak memerlukan lagi syarat label halal. “Kalau mencantumkan lagi (label halal), ada duplikasi atau overbodden kan. Ini sudah diatur di sini (Permentan), di atur di sini juga (Permendag), itu membingungkan,” kata Enggartiasto, kepada IDN Times di UPI, Senin (16/9).

Tak hanya itu, Enggartiasto juga memastikan bahwa ia tak mungkin membiarkan negara tidak mempertimbangkan halal/haram sebuah produk impor, terutama pangan. Pasalnya, aturan tersebut terlah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

“Dalam aturan Permendag juga ditekankan agar importir harus mematuhi Undang-undang. Wong saya minta halalnya mulai dari ujung (produksi), mulai dari proses pemotongan (hewan),” tutur dia.

Secara tidak langsung, Enggartiarto menduga bahwa para kritikus terhadap Permendag Nomor 29 Tahun 2019 pura-pura tidak mengetahui alasan hilangnya kewajiban label halal. Ia menilai bahwa para kritikus punya maksud lain untuk memainkan isu label halal tersebut.

“Itu salah tafsir, dan itu digoreng saja. Yang mengkritik juga tahu sebenarnya itu ada undang-undang, di dalam itu (Permendag Nomor 29 Tahun 2019). Direkomendasi Permentan juga ada,” tutur Enggartiasto.