Menanti Efek Domino Pemangkasan Perjalanan Dinas ke Sektor Pariwisata

22 Nov 2024, 11:38 WIB

Ilustrasi kesenian di Kepulauan Selayar (dok. pariwisata.kepulauanselayarkab.go.id)

Bandung, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) era pemerintahan Prabowo-Gibran langsung melakukan berbagai gebrakan. Salah satunya adalah rencana pemangkasan anggaran perjalanan dinas di seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L). Pemangkasan anggaran ini karena Kemenkeu berencana mengalihkan dana yang ada untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintahan baru.

Namun, rencana pemangkasan anggaran yang bisa mencapai 50 persen tersebut disebut akan memberikan efek domino besar pada banyak sektor termasuk pariwisata dan perhotelan. Sebab di sektor ini banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat mulai dari pekerja formal maupun non-formal.

Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Jawa Barat, Budijanto Ardiansyah mengatakan, sektor pariwisata sekarang belum pulih sepenuhnya setelah pandemik COVID-19. Meski angka wisatawan naik perlahan tapi pemasukan pada para pelaku di sektor ini belum di angka baik. Alhasil ketika ada pemangkasan anggaran perjalanan dinas ini dampaknya akan memperburuk kembali sektor pariwisata.

"Sekarang ini sudah kerasa banyak perjalanan dinas yang sudah ada agendanya dibatalin. Jadi ga nunggu 2025, tapi November ini juga sudah ada (pembatalan kegiatan dinas)," kata Budijanto kepada IDN Times, Jumat (22/11/2024).

1. Tetap adakan kegiatannya tapi dibatasi

Man and Woman Walks on Dock (pexels.com/Asad Photo Maldives)

Dia menuturkan, perjalanan dinas atau kegiatan dari pemerintah tetap harus ada karena ini banyak sektor bisa termanfaatkan ketika pemerintah baik di pusat maupun di daerah menyelenggarakan kegiatan. Sebab, banyak uang ada di pemerintah yang kemudian bisa disalurkan pada masyarakat melalui berbagai program termasuk perjalanan dinas atau kegiatan lainnya.

Yang harus dipastikan sekarang adalah perjalanan dinasnya tetap ada, tapi jumlah orangnya yang dikurangi. Misalkan, ketika biasanya dalam satu kali keberangkatan itu ada 20 orang, bisa dikurangi jadi 15 orang saja. Kemudian ketika dalam sebuah program ada anggaran Rp20 miliar misalnya, bisa dipangkas jadi Rp10-15 miliar saja.

"Tapi programnya ini tetap ada. Jangan dipangkas sehingga jadi tidak ada kegiatannya," ungkap Budijanto.

Menurutnya, setiap ada pemontongan anggaran dari pemerintah untuk suatu program sudah pasti akan ada dampak pada perekonomian di masyarakat. Maka, rencana pemangkasan tersebut harus dilakukan lebih bijak agar para pekerja di berbagai sektor tetap bisa bertahan.

2. Industri harus diajak berbicara tentang rencana pemangkasan anggaran

Pelatihan hospitality untuk 40 warga lokal dan siswa SMK Muhammadiyah Golo Mori, NTT. (dok. ITDC)

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar, Herman Muchtar mengatakan, dampak negatif sudah pasti akan diterima sektor pariwisata yang di dalamnya juga termasuk biro perjalanan, hotel, destinasi wisata, dan lainnya. Dia menyebut bahwa pemerintah berhak melakukan pemangkasan atau penambahan anggaran pada program tertentu.

Namun, segala kebijakan ini sebaiknya dibicarakan dengan para pelaku usaha termasuk sektor perhotelan dan restoran yang jelas akan mendapatkan sisi buruk dari pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.

"Harus dipertimbangkan kembali dengan baik-baik dan melibatkan industri," ujar Herman.

3. Pemkot Bandung minat ada perencanaan yang efektif dalam APBD

Buku Anggaran APBN

Upaya untuk melakukan efisiensi anggaran pun mulai dilakukan pemerintah daerah, salah satunya Pemkot Bandung. Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A. Koswara menegaskan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien dalam APBD.

“Rancangan pendapatan sangat penting untuk menyusun struktur belanja yang optimal.

Koswara juga menyoroti efektivitas belanja daerah. Evaluasi belanja tidak hanya berdasarkan tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dampak yang dihasilkan.

“Kita perlu memastikan bahwa belanja daerah memberikan dampak nyata, termasuk pada pengentasan kemiskinan. Saat ini, banyak program yang belum secara langsung menjawab kebutuhan tersebut,” ujarnya.

Dia menegaskan, pentingnya menetapkan indikator visi misi presiden serta kepala daerah sebagai acuan dalam penyusunan program. Hal ini diharapkan dapat memperkuat keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah.

Ia berharap rapat ini menjadi langkah strategis Pemkot Bandung dalam memastikan APBD dirancang dengan perencanaan yang matang. Semua harus berkomitmen memperbaiki pengelolaan aset dan meningkatkan transparansi data dalam pengambilan kebijakan.