MCU Gratis Dimulai, Siapkah Kado Ultah Prabowo untuk Warga di Daerah

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki tiga area prioritas kesehatan dalam lima tahun mendatang. Salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur. 

Program ini mulai berlangsung Februari 2025 dengan target 60 juta warga yang berulang tahun. PKG diharapkan dapat mendeteksi secara lebih dini kondisi kesehatan masyarakat.

Berdasarkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2023, penyebab kematian tertinggi di Indonesia adalah penyakit tidak menular. Di Indonesia, angka kematian akibat penyakit jantung atau kardiovaskular mencapai lebih dari 600 ribu jiwa per tahun. Angka ini setara dengan populasi penduduk di Kota Cimahi, Jawa Barat.

Penderita hipertensi, kolesterol atau bahkan serangan jantung sebenarnya dapat ditekan bahkan diselamatkan jika masyarakat rutin melakukan cek kesehatan. Karena itu, untuk menekan angka kematian ini, Pemerintah meluncurkan program skrining kesehatan secara bertahap mulai tahun 2025 dengan menargetkan 60 juta orang. Selama lima tahun ke depan, diharapkan 200 juta warga negara dapat terlayani program pemeriksaan Kesehatan gratis.

Program PKG ini tidak hanya meliputi penyakit kardiovaskuler, melainkan berbagai penyakit lain yang dikelompokkan berdasarkan kategori anak, dewasa, dan lansia.

“Kondisi kesehatan yang menurun ini harus kita tangani lebih cepat sehingga bisa menghindari masyarakat kita harus dirawat di rumah sakit,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Budi menjelaskan, skrining ulang tahun akan dikategorikan dalam empat golongan usia, yakni skrining usia balita, usia remaja, dewasa, dan lansia. Pada skrining balita akan fokus pada deteksi dini penyakit bawaan lahir, seperti hipotiroid kongenital. Penyakit ini bisa diobati jika teridentifikasi sejak dini. 

Pada skrining remaja usia di bawah 18 tahun akan dilakukan dengan pemeriksaan obesitas, diabetes, dan kesehatan gigi. Skrining ini bertujuan untuk mendeteksi masalah kesehatan yang sering muncul pada usia anak hingga remaja. 

Pada skrining usia dewasa akan difokuskan pada deteksi dini kanker, termasuk kanker payudara dan serviks. Kedua penyakit tersebut menjadi penyebab utama kematian pada perempuan di Indonesia. Selain itu, pemeriksaan juga akan dilakukan untuk mendeteksi adanya kanker prostat pada laki-laki. 

Sementara untuk skrining pada lansia akan dilakukan melalui pemeriksaan deteksi dini alzheimer, osteoporosis, serta kesehatan umum lainnya yang terkait dengan penuaan.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepada pemerintah daerah untuk mendukung program PKG bagi masyarakat yang berulang tahun. 

"Program ini merupakan upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat sekaligus mengoptimalkan bonus demografi," ujar Tito di dalam keterangan tertulis pada Senin (20/1/2025). 

Dia menyebutkan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan bagian dari program Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Mantan Kapolri itu mengatakan program PKG tidak dapat berjalan optimal bila hanya mengandalkan pemerintah pusat.  Maka, ia berharap pemda ikut bergerak untuk mendukung program andalan tersebut. 

Tito mengatakan, program unggulan Prabowo itu diharapkan membuat masyarakat lebih memahami kondisi kesehatan. Pemeriksaan kesehatan tersebut, kata Tito, bisa menghasilkan peta kondisi kesehatan masyarakat. 

"Sehingga, dalam membuat kebijakan baik di level pusat atau daerah, bisa sesuai dengan peta tersebut," katanya. 

Penjabat Bupati Bogor, Bachril Bakri mengatakan, mulai bulan Februari 2025, pemerintah akan mengadakan PKG. Tujuannya untuk deteksi dini sehingga kita bisa mencegah masyarakat sakit.

Bachril Bakri menjelaskan, program PKG sangat mendukung upaya meningkatkan usia harapan hidup. Program ini akan dilakukan secara bertahap dan diharapkan bisa menjangkau banyak orang Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Bachril mengungkapkan, penduduk Kabupaten Bogor menjadi sasaran dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHCT) pemerintah, sebagai bagian dari 17 program prioritas nasional dalam delapan misi Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia tahun 2024 –2029. Ia memerintahkan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis ini dengan baik.

“Hal ini sebagai bukti kepedulian kita dalam mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bogor, untuk berkontribusi menuju Indonesia emas tahun 2045,” ungkap Bachril dikutip dari laman jabarprov.co.id.

Bachril berharap para Camat berkolaborasi dengan Kepala Desa, Lurah, PKK, hingga RT dan RW di wilayah dapat mendorong masyarakatnya untuk dapat memanfaatkan program ini, datang ke fasilitas kesehatan melakukan skrining kesehatan.

Program PKG atau MCU 2025 mulai bergulir sesuai dengan janji pemerintah. Namun, nyatanya salah satu asta cita dari Presiden Prabowo Subianto ini tidak berjalan serentak di berbagai daerah.

Banyak kabupaten kota belum menjalankan program PKG gratis tepat sesuai waktu yang telah ditentukan. Bahkan, sejumlah provinsi baru akan melaksanakan program pemerintah pusat pada pekan kedua Februari 2025. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung misalnya menjadwalkan pelaksanaan program PKG 2025 bagi masyarakat berulang tahun di kabupaten kota mulai Senin, 10 Februari 2025 atau pekan kedua Februari.

"Kemungkinan kita tanggal 10 kick off-nya di Lampung," ujar Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Lampung, dr Edwin Rusli, Jumat (31/1/2025).

Namun, Edwin menegaskan, pemanfaatan program dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat ini sudah siap dilakukan di fasilitas kesehatan (faskes) puskesmas di wilayah masing-masing. Termasuk faskes rumah sakit untuk menindaklanjuti pemeriksaan lanjutan kesehatan warga.

"Seluruh puskesmas sudah siap dan diberikan arahan, karena memang program ini disiapkan di puskesmas-puskesmas. Faskes rumah sakit juga siap untuk menindaklanjuti penanganan lanjutan," katanya.

Sementara itu, di Jawa Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat masih menunggu sejumlah peralatan dan logistik yang belum dikirim dari Kementerian Kesehatan. Beberapa peralatan seperti stik gula darah, kit HPV DNA, serta alat pemeriksa kanker payudara belum diterima.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Kabid P2P) Dinkes Jabar dr Rochady Hendra Setia Wibawa memastikan, sejumlah puskesmas di kabupaten kota yang ditunjuk dapat menjalankan program PKG belum memiliki alat bahan medis habis pakai (BMHP) yang menunjang. Sehingga, puskesmas yang ditunjuk belum bisa menjalankan PKG. 

"Kalau periksa gula darah, stik gula darahnya belum dikirim dari Kemenkes, kan Puskesmas gak bisa periksa. Kalau untuk periksa kanker leher rahim, kit HPV DNA yang belum dikirim, ya pasien juga gak bisa diperiksa," ucapnya.

"Nanti harus dibaca juga kit HPV DNA-nya pakai mesin PCR yang ada di RS atau Labkesda. Untuk periksa kanker payudara, harus ada USG payudara dan dokter yang sudah dilatih di Puskesmas. Itu baru contoh BMHP dan alat yang harus ada sesuai penyakitnya," lanjutnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) juga masih terus mempersiapkan program PKG bagi masyarakat dengan menyiapkan tenaga medis, alat kesehatan, reagen, serta verifikasi sasaran populasi. 

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin menyebutkan, pelaksanaan PKG di daerah akan menyesuaikan jadwal nasional yang direncanakan berlangsung pada pekan kedua Februari 2025.

Saat ini, Dinas Kesehatan Kaltim masih menunggu pengiriman alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan. “Kami harap minggu ini alat-alat sudah tiba sehingga bisa digunakan saat pelaksanaan PKG,” kata Jaya.

Dia menyebutkan, pada tahun pertama, Pemprov Kaltim menargetkan 25-40 persen dari total 4 juta penduduk Kaltim. Diharapkan, cakupan layanan PKG bisa mencapai 100 persen dalam empat tahun ke depan. Untuk mendukung kelancaran program, sebanyak 188 puskesmas, 505 klinik, dan sekitar 700 puskesmas di Kaltim akan dilibatkan.

Sebagai bagian dari persiapan, simulasi pemeriksaan akan digelar di salah satu puskesmas kabupaten/kota pada 4 Februari 2025. “Kami akan melakukan monitoring ketat agar program berjalan lancar,” ujar Jaya.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumatra Barat, Roni Eka Saputra menilai, pelaksanaan PKG 2025 bisa terhambat karena persoalan kelengkapan peralatan MCU di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di daerah. 

"Puskesmas belum adanya kecukupan alat untuk melakukan MCU yang standar. Kalau rumah sakit di Sumatera Barat ini sudah," katanya saat dihubungi IDN Times, Jumat (31/1/2025). 

Ia mengungkapkan, Tidak hanya sekedar pemeriksaan biasa saja, namun ada banyak pengecekan yang harus dilakukan dalam hal MCU di berbagai rumah sakit. "Untuk puskesmas harusnya diurai lagi apa peralatan yang dibutuhkan dan pemerintah harus menyediakan peralatannya juga," ujar dia.

Belum lengkapnya peralatan yang cukup untuk melakukan Medical Check Up (MCU) sesuai dengan standar, sejumlah pemerintah daerah melakukan strategi dengan melakukan pembatasan jumlah pemeriksaan warga dan lokasi fasilitas kesehatan (puskesmas).

Di Kota Padang, pelaksanaan Program PKG 2025 siap dilakukan mulai 11 Februari, mendatang. Sejumlah persiapan telah dilakukan mulai tim medis, ruangan khusus, peralatan, serta jadwal pemeriksaan PKG bagi warga.

Kepala Puskesmas Pauh, Kota Padang, Mela Aryati mengaku, telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menyukseskan program pemerintah pusat tersebut. Salah satunya adalah menyiapkan ruangan khusus untuk pemeriksaan warga dan dibedakan dengan ruangan pasien lainnya. Sebab, untuk memeriksa satu warga dalam program PKG ini membutuhkan waktu sekitar 40 hingga 60 menit perorang.

"Karena, untuk pemeriksaan ini memakan waktu yang cukup lama, jadi kami tidak bisa menyamakan dengan pemeriksaan lainnya. Harus ada ruangan khusus," katanya.

Menurutnya, di ruangan khusus itu nantinya akan dilakukan berbagai pemeriksaan seperti pemeriksaan dasar, pemeriksaan jantung dan lainnya yang dibutuhkan. Karena itu, untuk tahap awal pelaksanaan PKG akan membatasi jumlah pasien yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan.

"Untuk awal-awal ini kami batasi lima orang saja setiap harinya. Karena untuk pemeriksaan kesehatan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam simulasi yang kami lakukan, waktu yang dibutuhkan lebih dari satu jam untuk satu pasien," katanya.

Sementara, di Jawa Barat, pelaksanaan Program PKG juga akan diserahkan kepada masing-masing puskesmas di kabupaten kota. Sehingga, proses teknis pemeriksaan kesehatan gratis tidak bisa dilakukan setiap hari di puskesmas.

Kota Bandung misalnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Anhar Hadian memastikan pada tahap awal, program ini bisa dilakukan dua hari dalam sepekan yakni pada Selasa dan Jumat. Pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan sebanyak 80 puskesmas untuk melayani pemeriksaan gratis kepada warga yang berulang tahun dan dimulai pada 4 Februari. 

“Untuk sementara, kami hanya akan dilaksanakan pada hari Selasa dan Jumat. Kami ingin mengukur terlebih dahulu bagaimana aktivitasnya dan melihat teknis pelaksanaannya di lapangan,” kata Anhar saat dihubungi IDN Times, Jumat (31/1/2025). 

Selain itu, dia mengatakan, Dinkes Kota Bandung masih menunggu petunjuk teknis mengenai kemungkinan pemeriksaan bagi masyarakat yang bekerja di Kota Bandung tetapi ber-KTP di luar wilayah Bandung. 

Persiapan untuk mengatasi hambatan juga sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman. Salah satu upaya antisipasi adalah dengan menyiapkan sarana prasarana, alat kesehatan, sumber daya, dan fasilitas layanan untuk mendukung program PKG.

Kepala Dinkes Sleman, Cahya Purnama menyebutkan, dalam tahap awal, Pemkab Sleman  telah menyiapkan 25 Puskesmas yang tersebar di 17 Kapanewon untuk menjalankan program PKG 2025.

“Semua sudah memenuhi standar mutu layanan melalui akreditasi," kata dia. 

Nantinya, dalam pemeriksaan PKG akan mencakup 6 jenis pemeriksaan untuk bayi baru lahir, 8 jenis untuk balita dan anak pra-sekolah, serta 20 jenis untuk dewasa dan lanjut usia (lansia). 

Dinkes NTB juga telah menginstruksikan simulasi MCU di 10 kabupaten/kota dengan minimal satu puskesmas per daerah. Simulasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan yang perlu diperbaiki sebelum program resmi berjalan.

Program pemeriksaan kesehatan gratis merupakan salah satu program Hasil Terbaik Cepat atau Quick Win yang diusung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk mendeteksi masalah kesehatan masyarakat sejak dini serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kepala Puskesmas 1 Penebel, dr Nyoman Suarya mengatakan, pemeriksaan kesehatan sebenarnya sangat penting dilakukan secara rutin. Hal ini bermanfaat untuk mengetahui sejak dini adanya faktor resiko yang bisa mengarah ke penyakit non infeksi seperti diabetes, darah tinggi, kolesterol dan penyakit lainnya. 

"Dengan pemeriksaan kesehatan secara rutin, tentunya akan tahu apakah warga punya faktor risiko atau tidak. Jika sudah mulai ada faktor resiko, tentunya bisa dilakukan pencegahan dini untuk mengatasi faktor resiko ini agar tidak sampai terjadi penyakit," ujarnya.

Adapun pemeriksaan kesehatan ini setidaknya bisa dilakukan setiap tahun sekali saat warga berulang tahun. "Bagi masyarakat yang memiliki faktor risiko alangkah baiknya melakukan pemeriksaan kesehatan setiap tiga bulan sekali, untuk nantinya dievaluasi," kata Suarya. 

Suarya menilai, sebagian besar masyarakat belum rutin memeriksakan kesehatannya, terutama mereka yang merasa sehat dan tidak ada faktor risiko penyakit. "Sudah ada memang beberapa yang sudah sadar. Tetapi kebanyakan masih belum.  Biasanya akan mulai melakukan pemeriksaan kesehatan rutin apabila sudah ada faktor risiko atau sudah sakit," kata dia.

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mengatakan, PKG bertujuan mengidentifikasi faktor risiko kesehatan, mendeteksi kondisi pra-penyakit, dan menemukan penyakit sejak dini agar bisa ditangani dengan tepat.

"Pemeriksaan kesehatan gratis di Hari Ulang Tahun ini adalah langkah nyata Pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat Sleman," ujarnya.

Ia berharap program ini membantu masyarakat mendeteksi penyakit lebih awal, mendapatkan edukasi kesehatan, dan lebih sadar akan pentingnya gaya hidup sehat.

Di Kota Bandung, Dinas Kesehatan Kota Bandung akan fokus terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya program PKG ini. Sebab, dengan diperiksanya warga atas kondisi kesehatannya maka akan menjadi upaya deteksi dini penyakit dan peningkatan kesehatan di masyarakat.

Program MCU gratis ini merupakan langkah penting pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Dengan anggaran sebesar Rp4,7 triliun dan target 200 juta warga dalam lima tahun, program ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi kesehatan preventif masyarakat.

Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk investasi kesehatan jangka panjang. Pemeriksaan kesehatan rutin dapat membantu mendeteksi potensi masalah kesehatan sejak dini, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan dan penanganan yang tepat.

Pemerintah mulai menjalankan program MCU pada Februari 2025. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa melakukannya dengan dua cara yakni melalui aplikasi “Satu Sehat Mobile” yang bisa diunduh di layanan Playstore dan Applestore. Atau, datang langsung ke puskesmas terdekat di masing-masing daerah.

Dalam pemeriksaan MCU 2025, warga yang berulang tahun akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan berdasarkan kelompok usia mulai dari balita (0-4 tahun), remaja(7-17 tahun), dewasa(18-39 tahun dan 39-59 tahun), dan lansia (60 tahun ke atas). MCU gratis mencakup pemeriksaan terhadap 75 jenis penyakit dan gangguan kesehatan yang berbeda (lihat grafis).

Penulis: Debbie Sutrisno, Santi Dewi, Azzis Zulkhairil, Tama Wiguna, Erik Alfian, Halbert Caniago, Ni Ketut Wira Sanjiwani, Herlambang Jati Kusumo, Khairil Anwar