MBG di Sumedang Diuji dengan Sistem Prasmanan, Apa Bedanya?

Selain berkaitan dengan kualitas makanan, sistem prasmanan dinilai memiliki manfaat dari sisi pendidikan karakter. Siswa bisa belajar mengantre, mengambil makanan secara bergiliran, menjaga ketertiban, dan menghargai orang lain.

Meski demikian, Pemkab Sumedang masih perlu mengukur efektivitas sistem tersebut dibandingkan pola distribusi MBG menggunakan kotak makanan yang selama ini diterapkan.

Menurut Dony, evaluasi perlu mencakup kualitas makanan, kebersihan, keamanan pangan, serta kesiapan sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyedia makanan.

Ia menegaskan, uji coba tersebut belum menjadi kebijakan untuk seluruh sekolah di Sumedang. Jika hasil evaluasi menunjukkan manfaat yang lebih besar, sistem prasmanan berpeluang dikembangkan secara bertahap.

“Kita uji coba terlebih dahulu karena sistem ini belum ditetapkan untuk diterapkan secara menyeluruh. Kita ingin melihat apakah ada manfaat yang lebih besar, termasuk dalam menjaga kualitas makanan dan meminimalkan potensi persoalan dalam pelaksanaan MBG,” katanya.

Di sisi lain, Dony menyebut pelaksanaan program MBG di Sumedang terus mengalami perbaikan. Hal itu, menurut dia, terlihat dari semakin berkurangnya keluhan masyarakat seiring pembenahan dapur penyedia makanan dan pengawasan yang diperketat.

“Alhamdulillah, kita bersyukur. Dari lebih dari 300 ribu penerima manfaat, keluhan masyarakat semakin berkurang. Ini tentu berkat kesungguhan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap program yang sangat baik ini,” ujar Dony.

Ia menjelaskan, pembenahan dilakukan terhadap sejumlah aspek, mulai dari kepatuhan terhadap standar operasional, kelengkapan fasilitas dapur, kesiapan tenaga pelaksana, hingga kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.

Pengawasan juga dilakukan oleh BGN dan Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Sumedang. Langkah ini ditujukan untuk memastikan dapur SPPG memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dony menilai pengawasan diperlukan agar perbaikan tidak hanya berfokus pada kelancaran distribusi, tetapi juga memastikan makanan yang diterima siswa sesuai standar kualitas dan kebutuhan gizi.

Pemkab Sumedang juga mendorong keterbukaan informasi mengenai makanan yang disajikan setiap dapur SPPG. Melalui platform mbg.sumedangkab.go.id, masyarakat dapat mengakses informasi menu yang dilaporkan oleh dapur dan sekolah penerima manfaat.

Menurut Dony, setiap dapur SPPG diwajibkan melaporkan menu harian melalui dokumentasi foto yang dilengkapi informasi nilai kalori dan kandungan gizi. Sekolah penerima manfaat juga melakukan pelaporan serupa.

Dengan sistem tersebut, orangtua dapat mengetahui menu yang disediakan untuk anak-anak mereka. Informasi itu sekaligus diharapkan membantu masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program MBG.

“Setiap hari masyarakat bisa melihat menu makanan yang disajikan oleh masing-masing dapur SPPG dan diterima oleh sekolah melalui platform MBG Sumedang. Dengan begitu, orang tua memiliki akses informasi yang jelas dan dapat mengetahui bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anaknya dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi,” jelasnya.

Keterbukaan informasi itu juga diharapkan membantu Satgas MBG melakukan pemantauan dan evaluasi. Selain itu, setiap dapur SPPG didorong untuk terus meningkatkan kualitas layanan melalui pelaporan yang dapat dibandingkan secara terbuka.

Pemkab Sumedang berencana mengembangkan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) pada platform MBG. Teknologi tersebut direncanakan membantu membandingkan data kandungan gizi yang dilaporkan SPPG dengan informasi makanan yang diterima sekolah.

Sistem itu juga dirancang untuk membantu pemeriksaan kesesuaian data dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, Satgas MBG diharapkan lebih mudah menemukan aspek yang perlu dievaluasi dan menentukan tindak lanjut.

“Nanti kita akan memanfaatkan AI pada platform MBG. Data nilai gizi yang dilaporkan oleh SPPG akan dibandingkan dengan informasi makanan yang diterima sekolah dan ketentuan yang berlaku. Dengan sistem ini, Satgas akan lebih mudah mengidentifikasi hal-hal yang perlu dievaluasi dan menentukan langkah tindak lanjut di lapangan,” tutur Dony.

Meski demikian, penggunaan AI tersebut masih berupa rencana pengembangan. Pemkab Sumedang belum merinci jadwal penerapan maupun mekanisme teknis sistem tersebut.

Dony menegaskan, inovasi penyajian makanan dan pengawasan berbasis teknologi perlu disertai evaluasi agar pelaksanaan MBG semakin berkualitas. Pemerintah daerah berharap program tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga memperhatikan keamanan pangan, transparansi, dan kualitas pelayanan.