Mayoritas Penyedia MBG Cirebon Tak Kantongi Sertifikat Higienis

Meski Kabupaten Cirebon belum termasuk daerah yang tercatat mengalami kasus keracunan MBG, Dinkes tidak ingin bersikap pasif. Menurut Eni, pengalaman dari daerah lain menjadi pelajaran penting agar ribuan anak di Cirebon yang mendapat manfaat MBG tidak menghadapi risiko serupa.

“Memang Cirebon tidak masuk dalam daftar daerah rawan keracunan MBG di Jawa Barat. Tetapi kami tetap harus waspada, jangan sampai anak-anak jadi korban hanya karena kelalaian standar kebersihan,” kata Eni.

Untuk memastikan penyedia layanan gizi patuh terhadap aturan, Dinkes menurunkan tim monitoring ke lapangan. Pemeriksaan dilakukan mulai dari dapur, kualitas air, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), hingga kondisi peralatan masak dan makan. Bahkan, dilakukan pula uji usap pada alat dapur guna memastikan tidak ada kontaminasi bakteri berbahaya.

“Inspeksi ini mengacu pada Permenkes Nomor 17 Tahun 2020. Jadi, bukan hanya dapur yang dicek, tetapi juga air, kebersihan alat makan, dan uji laboratorium sederhana,” tuturnya.

Selain pemeriksaan, Dinkes juga menyiapkan penyuluhan tentang higienitas pangan. Setiap SPPG nantinya akan mendapatkan pendampingan teknis, termasuk cara penyimpanan bahan makanan, manajemen waktu memasak, serta teknik penyajian yang aman.

Eni menekankan, standar laik sehat tidak hanya sebatas kebersihan fisik dapur. Keberadaan tenaga ahli gizi di setiap SPPG menjadi hal yang wajib. Menurutnya, ahli gizi berfungsi memastikan menu yang disajikan bukan hanya aman, tetapi juga sesuai kebutuhan nutrisi anak.

“Program MBG harus benar-benar membawa manfaat. Bukan sekadar kenyang, tetapi sehat dan bergizi. Karena itu, tenaga ahli gizi adalah kunci pengawasan,” ujarnya.

Dinkes Kabupaten Cirebon juga membuka kesempatan bagi setiap SPPG untuk mengajukan pelatihan mandiri bagi penjamah makanan. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan dasar pengolahan makanan sesuai standar kesehatan.

Eni menambahkan, aspek kecil seperti cara mencuci tangan, sterilisasi alat makan, hingga waktu ideal mengolah makanan sangat memengaruhi kualitas layanan.

“Misalnya, makanan sebaiknya tidak dimasak terlalu dini agar tetap segar saat disajikan. Air pun harus terbebas dari bakteri E coli. Semua detail ini penting,” katanya.

Upaya penguatan standar higienis ini tidak hanya menjadi pekerjaan Dinkes semata. Menurut Eni, Dinas Kesehatan sudah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dan mitra penyelenggara MBG agar sertifikasi SLHS dipercepat.

“Kami tidak ingin ada celah yang bisa membahayakan anak-anak. Semua stakeholder harus ikut memastikan bahwa program makan bergizi benar-benar aman,” kata Eni.