Matangkan Persiapan PSBB, Bupati Majalengka Kumpulkan Seluruh Camat

Bupati Majalengka Karna Sobahi memimpin langsung rapat terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana mestinya. Ia juga mempersilakan Forkopimda, OPD, termasuk lembaga vertikal untuk memberikan saran dan gagasanya jelang pelaksanaan PSBB yang akan diterapkan pada Rabu 6 Mei 2020 serentak se-Jabar.  

"Kami dari legislatif sangat mendukung setiap kebijakan yang dilakukan eksekutif dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona di Majalengka," kata Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, Edy Anas Djunaedi.

Menurut Edi, DPRD siap menyetujui pengalokasian anggaran sepanjang tidak berbenturan dengan perangkat hukum yang berlaku. "Kami siap membantu sesuai tugas dan fungsi kami," kata Dia.

Gagasan lainya muncul dari Wakil Bupati Majalengka Tarsono D. Mardina. Mantan Ketua DPRD Majalengka ini menjelaskan jika prinsip daripada penanggulangan COVID-19 lewat skema PSBB ialah mengendalikan barang dan orang.

Dengan begitu, ia berpendapat bahwa pemerintah perlu melakukan pemetaan wilayah terlebih dahulu, guna menentukan zona mana saja yang menjadi penyebaran virus. Selain itu, tenaga medis jangan ditugaskan di lapangan dan biarkan ia fokus menangani para pasien. 

"Persoalan pemudik juga perlu diwaspadai pergerakannya. Maksimal pengawasan di pos penjagaan di perbatasan dan optimalkan lagi satgas di tingkat desa, untuk memantau para pemudik agar melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Ini harus dicek menggunakan kartu sehat yang ada di desa," paparnya.

Usulan berbeda datang dari Ketua Kejaksaan Negeri Majalengka Sri Indarti. Dia mengingatkan agar Pemkab Majalengka melakukan pendampingan dalam penyerapan anggaran COVID-19 dengan Kejari Majalengka. Hal itu diusulkan sebagaimana yang dilakukan di Kota Bandung.

"Kita tidak berharap selesai COVID-19 timbul masalah baru, misalnya berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran. Maka sesuai dengan arahan Kejati Jabar perlu dilakukan pendampingan bersama kami," katanya.

Jika Kejari menyoroti masalah anggaran, Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Eti Koerniati mengaku siap menerapkan sanksi bagi para pelanggar PSBB sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Namun dirinya lebih menekankan upaya persuasif terlebih dahulu.

"Jika memang dipandang perlu penegakan aturan, karena criminal justice kami siap memprosesnya. Pasal yang biasa disangkakan bisa pasal kealfaan atau pasal kesengajaan," katanya. 

Pasar tradisional hingga toko modern seperti minimarket, masih tetap buka selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Namun jam operasional pasar dan toko disesuaikan. 

"Dalam pelaksanaannya PSBB nanti, pelaku usaha baik pasar tradisional maupun modern, wajib mengikuti pembatasan. Salah satunya terkait jam operasional," ungkap Karna Sobahi, Senin (4/5).

Menurut Bupati, pasar tradisional di Kabupaten Majalengka masih diperbolehkan buka mulai pukul 02.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB. Sedangkan untuk toko modern seperti minimarket atau supermarket, buka mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

Bupati menjelaskan, bahwa pelaksanaan PSBB akan berlangsung selama dua pekan dan akan dilaksankan sejak pada Rabu 6 Mei 2020. Kesepakatan sendiri fokus pada mobilitas daerah perbatasan dan kebijakan umum lainnya.

"Kami berlima (kepala daerah) di wilayah Ciayumajakuning sepakat, akan menentukan siapa-siapa saja orang yang boleh melakukan mobilitas ke luar wilayah di kawasan Ciayumajakuning," katanya.

Sementara itu Kapolres Majalengka AKBP Bismo Teguh Prakoso melalui Kabag Regident Polres Majalengka mengatakan bahwa pihaknya sudah melaksanakan beragam program dalam penanggulangan COVID-19 di antaranya penjagaan di 25 posko yang terdiri dari 12 posko check point, pos PAM 6 unit, pos pelayanan 2 unit, pos gatur 5 unit.

"Pembentukan posko ini juga bersamaan dengan operasi Lodaya 2020 dan penjagaan melibatkan semua instansi terkait," ujarnya.

Berbeda dengan Kapolres, Komandan Kodim 0617 Majalengka Letkol Inf Harry Subarkah justru mengharapkan agar dalam pemberantasan COVID-19 ini setiap instansi atau lembaga tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi bersatu satu sama lain.

"Sosialisasi ke masyarakat harus maksimal hingga ke akar rumput, agar PSBB ini bisa berhasil sesuai rencana. Kami juga mengingatakan agar masyarakat jangan menimbun sembako sebagai kebutuhan pokok di masa pandemi ini," tukasnya.