Masyarakat Jabar Laporkan Jual Beli Kursi Sekolah Pasca-PPDB

Lebih daripada itu, berdasarkan laporan yang diterima, Iwan menduga bahwa beberapa sekolah telah dengan sengaja merencanakan pendaftaran siswa lewat jalur tak resmi itu. Namun, demi kerahasiaan pelapor, Iwan enggan menyebut daftar sekolah yang dicurigai terlibat dalam praktik itu.

“Besar kemungkinan ada yang datang secara pribadi ke sekolah, lalu dibukakan pintu oleh oknum-oknum di sekolah itu,” tutur dia.

Iwan melanjutkan, bagi orang tua murid yang hendak memaksakan anaknya masuk ke sekolah favorit kerap kali memanfaatkan kenalannya. Maksud dia, praktik jual beli kursi itu bisa terjadi jika memang orang tua siswa memiliki kenalan di sekolah yang dituju.

“Kalau jalur offline, biasanya ada tiga hal yang dilakukan. Pertama karena ada saudara di sekolah itu, kedua ada duitnya, ketiga faktor kedekatan (di luar persaudaraan),” ujar Iwan.

Dalam kesempatan yang sama Iwan juga meminta Dinas Pendidikan untuk segera mendata ulang hasil PPDB, hingga dapat menemukan daftar murid yang diterima lewat jalur tak resmi. Seandainya praktik kecurangan di sekolah terbukti, maka penanggungjawab sekolah mesti menerima sanksi sesuai dengan regulasi Peraturan Gubernur Nomor 16 Pasal 39.

Tak hanya iwan, Ketua Fortusis, Dwi Soebawanto pun berencana melayangkan gugatan ke ranah pengadilan seandainya Pemerintah Provinsi Jawa Barat acuh terhadap temuan mereka. “Karena oknum yang dimaksud telah melawan aturan, maka kami akan menggugatnya ke pengadilan,” ujar Dwi.

Kepada wartawan setelah menerima laporan tersebut, Kepala Ombudsman Perwakilan Jabar, Haneda Tri Lastoto, berkomitmen untuk meneruskan laporan tersebut dengan terjun ke lapangan. Haneda mengaku sangat terkejut membaca laporan-laporan masyarakat yang dihimpun ketiga forum itu.

“Jumlahnya (yang dilaporkan) sampai ratusan. Dugaan keterlibatan oknum pejabat sekolah ini akan kami tangani betul,” ujarnya.