Masuk Wilayah Kumuh Terbesar Indonesia, Pemprov Jabar Terus Berbenah

30 Okt 2019, 11:10 WIB

IDN Times/Fitria Madia

Bandung, IDN Times - Provinsi Jawa Barat masuk dalam kategori wilayah kumuh terbesar di Indonesia. Untuk memperbaiki kondisi tersebut Balai Prasarana Pemukiman wilayah Jawa Barat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mengurangi daerah yang masuk kategori itu.

Balai Prasarana Pemukiman wilayah Jawa Barat dari Kementerian PUPR Feriqo Yogananda mengatakan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah menetapkan luas kawasan pemukiman kumuh seluas 38.431 hektare (ha). Jumlah itu tersebar di 34 Provinsi dengan 269 Kabupaten/Kota, 11.067 Kelurahan/Desa. Hingga 2018, penanganan kumuh telah mencapai 23.407 ha atau mencapai 61 persen. Sedangkan sisanya, 15.024 hektare ditargetkan bisa rampung pada 2019 sebagai batas waktu dari RPJMN.

Dari angka itu, program Kotaku yang menangani wilayah kumuh di Jawa Barat seluas 4.148,57 ha. Dan pada 2019 masih menyisakan tantangan untuk diselesaikan seluas 1.942,18 hektare,” kata Feriqo ditemui usai Lokakarya Kotaku di Hotel Asrilia di Kota Bandung, Senin (29/10).

1. Penanganan kawasan kumuh tidak bisa dilakukan secara cepat

Ilustrasi kawasan kumuh (IDN Times/Imam Rosidin)

Feriqo menegaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan political will di suatu daerah. Dengan demikian, angka tersebut berdasarkan surat keputusan (SK) Wali Kota di daerah bersangkutan kepada Kementerian untuk ditanggulangi.

Untuk mempercepat pengerjaan, program ini mendapatkan tambahan anggaran. Pada 2019, jumlah biaya Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) skala nasional mencapai Rp314,5 miliar atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp223,9 miliar. Total Bantuan Dana untuk Masyarakat dari 2017 sampai 2019 di Provinsi Jawa Barat mencapai Rp617,15 miliar.

“Kami tentu akan mencoba menangani wilayah kumuh ini bisa mencapai target pada akhir tahun. Kami akui itu sulit. Maka dari itu, penanganan ini memerlukan koordinasi dan sinergitas yang baik di kota kabupaten,” ucap dia.

2. Terkendala pada status lahan

Ilustrasi kawasan kumuh. IDN Times/Imam Rosidin

Yang menjadi kendala dalam penanganan wilayah kumuh itu kondisi dan status lahan. Seperti di daerah bantaran sungai, pemukiman di sepanjang rel kereta, atau bangunan yang tidak berdiri di atas tanah mereka sendiri.

Menurut Feriqo, program Kotaku ini telah disosialisasikan kepada pemerintah daerah pada 27 April 2016 bertempat di Jakarta. Sumber pembiayaan Program Kotaku berasal dari pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu Bank Dunia (World Bank), Islamic Development Bank, dan Asian Infrastructure Investment Bank.

Selain itu kontribusi pemerintah daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun swadaya masyarakat. Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Wilayah pemukiman kumuh ditetapkan melalui sejumlah indikator. Di antaranya mencakup Bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan, Pengamanan Kebakaran, Ruang Terbuka Publik.

3. Di Jabar daerah Bogor dan Bekasi yang paling dominan

instagram.com/travelphotologue

Sementara itu, Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan, Dicky Saromi mengatakan bahwa wilayah pemukiman kumuh yang ditangani oleh Provinsi Jawa Barat seluas 629 ha, tersebar di 27 kabupaten kota. Dari angka itu, daerah yang paling mendominasi berada di sekitar Bogor dan Bekasi.

“Data ini terus kami update setiap tahun. Wilayah yang sudah dibangun pun harus di-maintenance. Makanya, kami berharap ada peran dari organisasi masyarakat mengelola unsur yang kita bangun itu. Jadi seperti air bersih, sumur bor kan harus dikelola,” kata dia.