Masuk Kategori Bermasalah, Dedi Mulyadi Siap Kirim Gamers ke Barak TNI

Meski begitu, Dedi menyatakan, peraturan ini ditetapkan harus dengan persetujuan dari orangtua masing-masing peserta didik dengan kategori tersebut. Artinya, tidak bersifat memaksa, dan tetap menempuh izin dari sang wali murid.

"Setelah mendapatkan persetujuan dari orangtua, melalui pola kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Jajaran TNI dan Polri," ucapnya.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mulai menerapkan program sekolah militer untuk siswa yang dianggap bermasalah atau nakal. Di Kabupaten Purwarkata sudah ada 39 siswa, sedangkan di Kota Bandung ada 30 siswa yang akan melaksanakan sekolah di Rindam III Siliwangi, Jumat (2/5/2025).

Dedi bilang, siswa tersebut dititipkan karena orangtuanya sudah tidak sanggup untuk mendidik anak-anaknya.

"Yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orangtuanya di rumahnya tidak mampu lagi untuk mendidik," kata Dedi Mulyadi di Rindam III/Siliwangi, Kota Bandung, Jumat (2/5/2025).

Dedi menuturkan, apabila orangtua peserta didik tidak menyerahkan anak-anaknya, TNI tidak akan menerima. Sebab, nantinya orang tua harus membuat dan menandatangani surat pernyataan sebelum anaknya dititipkan ke markas TNI.

"Jadi penyerahannya harus oleh orangtua, tidak boleh penyerahan di luar orangtua. Kalau orangtuanya tidak menyerahkan, tidak diterima. Kalau masih sanggup mendidik, bikin surat pernyataan sanggup mendidik. Kalau ada terjadi kriminal lagi, orangtuanya di situ harus ada tanggung jawab," kata Dedi.

Lebih lanjut, Dedi menjelaskan, durasi peserta didik yang menjalani pendidikan di barak militer akan disesuaikan dengan perkembangannya. Jika dalam waktu tiga hari sudah ada perubahan ke arah positif, mereka diizinkan pulang.

"Ya tergantung perkembangan, nanti disesuaikan. Bisa jadi ada yang sudah sebulan, sudah bugar, sudah baik, ada. Ada yang tiga hari sudah baik, kan tergantung," ujarnya.

Sementara itu Pengamat Kebijakan Pendidikan sekaligus Dekan FPIPS UPI, Cecep Darmawan, meminta agar Pemprov Jabar membentuk tim khusus yang terdiri dari Disdik, kepala sekolah, guru BK, pembina OSIS, psikolog, pemuka agama, TNI, Polri, dan lainnya.

"Bahkan, mungkin termasuk dokter juga apabila ada yang berkaitan kasus obat-obatan terlarang atau narkoba, sehingga timnya komprehensif untuk menyusun kebijakan dan sistem pendidikannya seperti apa," ujar Cecep.

Menurutnya, tim tersebut juga yang akan merumuskan kurikulum, materi, dan lainnya yang akan diberikan selama siswa SMA, SMK, dan sederajat mengikuti program pendidikan militer.

Termasuk menentukan durasi siswa mengikuti program pendidikan yang direncanakan berlangsung selama satu hingga enam bulan tergantung pada tingkat permasalahan para siswa.

Cecep menambahkan, program semacan itu lebih tepat disebut pendidikan bela negara, dan diikuti seluruh siswa meski bagi siswa nakal dapat diberikan semacam materi tambahan.

Adapun konsep pelaksanaannya bisa digelar pada Sabtu dan Minggu maupun setiap hari ketika para siswa selesai mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah.

"Misalnya, Senin sampai Jumat siswanya sekolah, kemudian Sabtu sampai Minggu mengikuti program tersebut atau paginya sekolah, dan mulai sore hingga menginap di lokasi pendidikan militer selama waktu yang ditentukan," kata Cecep Darmawan.