Masih Zona Merah, Begini Kata Pengamat Soal Kebijakan Pemkot Bandung

Menurutnya, banyak faktor penyebab Bandung masih di zona merah, sebab Bandung sebagai kota destinasi yang mana masyarakatnya senang keluar rumah untuk melakukan banyak hal seperti berkumpul, berkelompok, berhimpun sehingga menyebabkan terjadi kerumunan.

“Selama pandemik warga sudah 10 bulan berada di rumah, apalagi warga Bandung punya kebiasaan atau culture style dari budaya senang untuk berkumpul,” katanya.

Kedua, adanya problem terkait penagakan hukum dalam memberi sanksi kepada warga yang melanggar protokol kesehatan. Ia mencontohkan, di satu wilayah terdapat pasar yang mendatangkan kerumunan. Sudah ada petugas dari aparatur kewilayahan hanya saja tidak tegas bahkan terjadinya pembiaran.

“Jadi satgas satgas, kerumuan tetap terjadi karena ada jual beli dan lainnya di sana. Bahkan, terjadi pembiaran (berkerumun) sehingga layak dan pantas Bandung masuk zona merah. Bahkan di beberapa kecamatan masuk di kategori zona hitam,” jelasnya.

Agar kebijakan dan perwal yang sudah ada terealisasi dengan baik, maka perlu sinergitas. Tidak sekedar sebatas aparatur di kewilayahan, melainkan dibutuhkan pentahelix jadi semua organisasi masyarakat (ormas), komunitas, golongan media, organisasi fungsional, perusahaan dan masyarakat harus saling berkolaborasi bersama-sama melawan COVID-19 di masing-masing wilayah.

“Ketika kita berbicara pelayanan, contoh berkali-kali datang ke institusi pemerintah ketika akan masuk protokol digunakan, tetapi ketika sudah di dalam terjadi kerumunan lagi. Bahkan ada satu Puskesmas hampir 9 orang positif tapi tidak ditutup, karena ada yang membutuhkan pengobatan secara rutin. Jadi ini pilihan-pilihan yang sulit,” jelasnya.

Ada sebuah regulasi dalam penanganan COVID-19 selama Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bandung. Beberapa ruas jalan protokol diberlakukan buka tutup seperti Jalan Asia Afrikas, Jalan Dipati Ukur, dan lainnya namun berdampak terjadinya kerumunan.

“Bandelnya masyarakat, selama PSBB jalan ditutup. Apa yang terjadi? yang terjadi adalah memang mobil motor tidak masuk tapi malah car free night,” ucapnya.

Sehingga, perlu adanya ketegasan aparatur mulai dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, TNI, dan Polri. Agar upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini bisa diantisipasi dan dikendalikan.

Selama ini, Bandung sudah menerapkan sanksi mulai dari sosial hingga denda. Namun kurang memberikan efek jera. Padahal yang dibutuhkan saat ini adalah memberikan dampak shock terapy agar para pelanggar tidak mengulangi kesalahannya lagi.

“Kalau di kita yang melanggar hanya ditegur, push up, menyanyikan Indonesia Raya, menyapu jalanan, dan denda. Intinya harus Preventif, persuasive, represif,” ungkapnya.

Dalam sebuah negara butuh ketertiban dan kepatuhan agar rencana bisa terimplementasi, termasuk soal kebijakan di Kota Bandung.