Marak Kasus Perdagangan Orang di Sukabumi, Kemendagri Turun Tangan

Berdasarkan pengaduan pekerja migran, jumlah kasus di Jawa Barat tergolong tinggi. Secara nasional, Jabar berada di posisi kedua tepat di bawah Jawa Timur dalam perihal laporan TPPO.

"Tahun ini pekerja migran asal Jabar lebih dari 4.000 orang. Sementara pengaduan kasus TPPO secara nasional tahun lalu mencapai sekitar 1.500 kasus, sebagian besar tidak melalui prosedur resmi," katanya.

Tak hanya penempatan pekerja migran ilegal, praktik scamming online juga semakin marak. Katarina mencontohkan kasus di Myanmar yang menjerat ribuan WNI.

"Kasus scamming seperti di Myanmar sudah menembus 7.500 kasus di seluruh Indonesia. Mereka berangkat seolah wisatawan, padahal dijebak jaringan judi online,” katanya.

Di Sukabumi sendiri, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mencatat 70 kasus TPPO. "Tahun ini saja ada 14 kasus, 12 di antaranya perempuan dan dua anak. Korbannya sekarang bukan hanya perempuan dan anak, tetapi juga laki-laki, termasuk mahasiswa," katanya.

Menurut Katarina, banyak korban terjerat karena kondisi ekonomi. Sebagian korban adalah mahasiswa baru lulus atau pekerja yang di-PHK, terutama yang berlatar belakang IT. Mereka tertarik tawaran kerja operator, tapi ternyata dijebak untuk jadi pelaku judi online.

Sebagai upaya pencegahan, Kemendagri menggelar sosialisasi secara hybrid, melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga kepala desa di seluruh Indonesia.

"Undang-Undang Nomor 1 mengamanatkan tidak hanya pemerintah, tapi masyarakat ikut berperan mencegah TPPO. Kami berharap pencegahan dimulai dari desa," kata Katarina.

Ia menekankan bahwa program pencegahan harus dijalankan secara berkelanjutan dan melibatkan banyak pihak, termasuk organisasi masyarakat dan lembaga non-pemerintah. "Kalau koordinasi pusat dan daerah berjalan baik, peluang terjadinya TPPO bisa ditekan," ujarnya.