Mahasiswa Bandung Kritik Persoalan Ekonomi di 100 Hari Jokowi-Maruf

Rizki mengatakan, visi misi Jokowi dalam membangun Indonesia sebenarnya sudah baik. Ia memandang berbagai program kerja Jokowi relevan dengan perkembangan zaman.

Namun, baginya, berbagai kebijakan di era Jokowi belum dapat sepenuhnya diterima oleh masyarakat. “(Jokowi) harus lebih konsentrasi terhadap suprastruktur. Jangan sampai pemerintah menyediakan kebijakan yang belum bisa diterima secara umum oleh masyarakat,” tutur dia, dalam diskusi yang digelar pada Rabu (29/1) malam.

Masyarakat Indonesia, kata dia, butuh ‘disadarkan’ agar kebijakan yang diterbitkan Jokowi dapat diterima dengan baik. Jika tidak, ia khawatir akan mengakibatkan kemerosotan potensi ekonomi Indonesia di berbagai sektor.

Sementara itu, Ditya Adjie Kusuma lebih banyak mengevaluasi kinerja Jokowi-Maruf di bidang ekonomi. Menurut dia, Jokowi belum kreatif dalam mendorong kebijakan ekonomi digital.

“Jokowi harus segera memberi titik terang lewat grand design untuk UMKM,” kata dia.

Indonesia tengah menghadapi bonus demografi, di mana para pemudanya lebih getol mencari informasi ketimbang menunggunya. Di sisi lain, “Jokowi belum menghadirkan gebrakan untuk memanfaatkan bonus demografi. Ini adalah tantangan yang harus segera dijawab, bagaimana caranya agar kita terhindar dari middle income trap,” ujar Ditya.

Ada pula hal lain yang menurut Ditya belum tersentuh upaya pemerintah Jokowi dan jajaran kabinetnya, ialah keberpihakan kebijakan Jokowi dalam menerima impor tekstil. Ditya, yang juga seorang pengusaha tekstil, mengaku jika Jokowi terlalu mempermudah masuknya impor tekstil ke Indonesia yang membuat pengusaha domestik gerah.

“Persaingan ini membuat kami susah, karena barang China itu lebih murah. Maka itu semestinya Jokowi segera membuat pengetatan impor.

Soal hal positif atas 100 hari kerja Jokowi-Maruf, Ditya mengaku belum bisa memberikan komentar banyak. Berdasarkan data yang ia punya, dampak positif dari 100 hari Jokowi bekerja belum terlihat.

“Data belum menunjukkan adanya dampak positif. Sementara yang terlihat, Jokowi masih sibuk dengan kebijakan baru, misalnya Omnibus Law,” ujarnya.