Linggarjati Whitepaper: Rekomendasi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Kepala Badan Pengelola Rebana, Bernardus Djonoputro mengatakan, wilayah yang diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan berkelanjutan.

Meskipun kawasan ini menyimpan potensi besar, perjalanan menuju pertumbuhan inklusif dan merata masih menghadapi berbagai hambatan kompleks. Salah satu tantangan utama adalah disparitas pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

"Banyak wilayah pedesaan dalam kawasan metropolitan belum mendapatkan investasi yang memadai. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” kata Bernardus di Kuningan, dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (23/11/2024).

Ketimpangan ini dapat memicu migrasi yang tidak terkendali, memperburuk masalah sosial, dan menekan sumber daya kota. Ia menekankan pentingnya kebijakan terpadu untuk mendukung pembangunan pedesaan.

Rebana berpotensi menjadi pusat industri manufaktur dan logistik yang menciptakan lapangan kerja besar-besaran. Namun, ia mengingatkan bahwa pengembangan ini memerlukan perhatian khusus terhadap integrasi dengan komunitas lokal.

"Pembangunan industri harus melibatkan masyarakat sekitar. Kita harus memastikan transfer keterampilan terjadi dan manfaat ekonomi dirasakan secara langsung. Selain itu, diversifikasi ekonomi menjadi keharusan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu," ujarnya.

Masalah lainnya adalah pengadaan lahan untuk proyek infrastruktur. Bernardus menyoroti proses yang lamban, biaya tinggi, dan keterbatasan kapasitas fiskal sebagai faktor penghambat.

Reformasi diperlukan untuk menyederhanakan proses pengadaan lahan. Selain itu, strategi pembiayaan yang lebih inovatif harus diadopsi agar pembangunan tidak terlalu bergantung pada anggaran pemerintah.

"Ketergantungan pada public-private partnerships (PPP) juga dianggap belum cukup fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan lokal. Kita harus membuka ruang lebih besar untuk solusi kreatif, termasuk menarik investasi asing dengan kerangka kerja yang lebih adaptif," tuturnya.

Asosiasi Perencana Kota dan Wilayah Indonesia (IAP) menyebutkan, pembenahan infrastruktur dasar harus menjadi langkah pertama dalam mewujudkan pembangunan wilayah Metropolitan Rebana yang inklusif dan berkelanjutan.

Akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, jalan, dan drainase sangat penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Presiden Asosiasi Perencana Kota dan Wilayah Indonesia (IAP), Hendricus Andy Simamarta, mengatakan pembangunan Metropolitan Rebana yang berkelanjutan kini menjadi prioritas nasional di tengah meningkatnya tantangan urbanisasi serta ketimpangan.

Ia pun menyoroti perlunya pendekatan holistik dalam mengelola ruang perkotaan, termasuk distribusi peran kota dan wilayah, penyediaan infrastruktur sosial, hingga pembiayaan inovatif untuk mewujudkan tata kelola metropolitan yang inklusif dan tangguh.

"Pertumbuhan kota yang tidak terkendali menjadi salah satu tantangan utama tata ruang wilayah di Indonesia. Kondisi ini juga memicu hilangnya lahan produktif, memperburuk kemacetan, dan meningkatkan ketidakseimbangan antarwilayah. Untuk itu, kita perlu mendefinisikan peran kota dan wilayah secara jelas," kata Andy