Lindungi Perempuan, Kekuatan Kaum Hawa di Parlemen Harus Ditambah

Siti Muntamah Oded yang juga istri dari Wali Kota Bandung Oded M Danial ini mengatakan, terpenuhinya keterwakilan perempuan di legislatif akan mengawal isu-isu tentang perempuan dan bisa lebih kuat diperjuangkan.

Meskipun, kata dia, dalam parlemen terdapat anggota dewan dari kaum pria yang memperjuangkan hak terkait keluarga. Namun, kehadiran perempuan bisa memerinci poin-poin penting yang bisa menghasilkan produk legislasi yang lebih detail.

“Untuk itulah hadirnya keterwakilan perempuan di dewan sangat penting dalam memperjuangkan keluarga, karena apa yang selama ini diberikan laki-laki mungkin belum terpikir oleh laki-laki, contohnya pentingnya kita meningkatkan akses keilmuan keluarga bagi perempuan. Itu sepertinya memang harus dihadirkan,” ujar wanita yang biasa disapa Umi, seusai pembekalan bagi relawan Pasukan Siti Muntamah (Pastinamah), di Kota Bandung, Senin (4/3).

Istri dari Wali Kota Bandung Oded M Danial itu menjelaskan, sebentar lagi Indonesia memasuki era penting dalam bonus demografi, sehingga pembangunan keluarga betul-betul harus diperhatikan. Sebab, masa depan bangsa ini sangat tertumpu kepada kuatnya keluarga.

“Maka, kita sudah harus menyiapkan masa depannya sebaik-baiknya, karena di keluargalah benih generasi itu lahir. Untuk itulah, peluang perjuangan menghadirkan semua perangkat penjaga keluarga berkualitas ini harus benar-benar terwujud sampai di parlemen,” tutur Ketua Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Bandung itu.

Perjuangan perempuan di parlemen, khususnya di daerah Jawa Barat masih harus mendorong sejumlah isu terkait hak dan perlindungan keluarga dan perempuan. Sebagai contoh, kata Umi, diperlukan regulasi mengenai perlindungan anak dan ibu dalam gerakan penyelamatan seribu hari pertama kehidupan.

Akses lain dalam memenuhi hak perempuan juga meliputi akses perempuan sehat, perempuan berkualitas, hingga perempuan yang mampu mengelola keluarganya.

Ia melihat fondasi agama dan keimanan juga masih harus dikelola sedemikian rupa untuk membentuk tatanan keluarga yang baik. Tentang pernikahan juga masih harus diupayakan untuk tercipta sebagai pernikahan yang bermartabat dan berkualitas, yang tidak mungkin muncul dari awal yang penuh kekerasan.

“Akses perlindungan untuk perempuan dan anak yang hari ini sedang diuji, mau kekerasan, kejahatan, yang perlu terus kita kaji. Dengan memberikan kebebasan kepada anak-anak bukan berarti bebas seluas-luasnya. Norma tetap perlu hadir, norma agama dalam keluarga perlu ada,” ujar Bunda Literasi Kota Bandung itu.

Umi menambahkan, memuliakan ibu pertiwi itu salah satunya dengan cara memuliakan perempuan. Namun, bukan memberikan sebebas-bebasnya kepada perempuan, tetapi mampu menghadirkan satu tatanan yang terjaga kualitas dan martabatnya.

Jika perempuan memiliki peran di luar rumah, diperlukan peraturan daerah tentang keluarga yang akan menghadirkan fungsi-fungsi keluarga tetap berjalan secara aman.

“Salah satunya dengan hadirnya penitipan anak, kita tempatkan SDM yang bisa membantu dan menjaga kualitas keluarga, hari ini kan kita tidak punya sistem-sistem seperti itu,” katanya.

Selain kekuatan di parlemen, kata dia, anggota dewan perempuan juga harus didukung jaringan di akar rumput. Dari jaringan itu aspirasi akan banyak mengemuka untuk diperjuangkan di parlemen.

Melalui jaringan yang ia kelola lebih dari 5 tahun, telah banyak program pembelajaran keluarga yang telah diterima publik, baik itu pranikah, nikah di bawah 5 tahun, di bawah 10 tahun, baik berupa seminar maupun pelatihan-pelatihan, dan cukup memberikan efek yang signifikan dalam menjaga kualitas keluarga.

“Tentang sekolah informal untuk perempuan, seperti Sekolah Ibu yang kita jalankan bertahun-tahun dan melibatkan lebih dari 4 ribu orang, ternyata ada perubahan signifikan dalam kehidupan mereka. Apalagi ditambah amanah Pusat Pembelajaran Keluarga. Hari ini fokusnya bagaimana mengedukasi para orang tua. Yang terdekat kami akan bentuk Sekolah Ayah. Jadi antara ayah dan ibu memiliki peran sangat penting,” tutur Umi.