Libur Narik Saat Mudik, 557 Tukang Becak di Cirebon Dapat Rp1,4 Juta

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai aktivitas angkutan tradisional yang berhenti di pinggir jalan untuk menunggu penumpang sering menjadi salah satu faktor penyempitan badan jalan di sejumlah titik strategis.

Kondisi tersebut kerap memicu antrean kendaraan, terutama di jalur-jalur utama yang dilalui pemudik.

Melalui kebijakan kompensasi, pemerintah berupaya memberikan ruang jalan yang lebih lega bagi kendaraan yang melintas selama periode mudik dan arus balik.

Menurut Dedi, langkah tersebut merupakan pendekatan yang menyeimbangkan antara kepentingan kelancaran lalu lintas dengan perlindungan terhadap penghasilan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari sektor transportasi tradisional.

“Kalau mereka tidak diberi kompensasi tentu akan berat, karena itu sumber penghasilan mereka. Maka pemerintah mengganti pemasukan selama mereka diliburkan,” ujarnya.

Secara keseluruhan, pemerintah provinsi menyiapkan anggaran sekitar Rp6,9 miliar untuk membayar kompensasi kepada ribuan pengemudi angkutan tradisional di Jawa Barat.

Program ini menyasar total 5.809 penerima yang terdiri atas sopir angkot, pengemudi becak, serta kusir andong.

Para penerima berasal dari sejumlah daerah yang menjadi jalur mobilitas tinggi saat musim mudik, seperti Garut, Cirebon, Subang, Bogor, Cianjur, Padalarang, Lembang, hingga Bandung.

Daerah-daerah tersebut dipilih karena sering mengalami kepadatan lalu lintas akibat aktivitas transportasi lokal yang cukup intens di sekitar jalur utama.

Selain itu, keberadaan angkutan yang berhenti untuk menunggu penumpang di pinggir jalan sering kali mengurangi kapasitas lajur kendaraan.

Pemerintah tidak hanya menerapkan kebijakan ini selama puncak arus mudik dan arus balik Lebaran. Program tersebut juga mencakup periode arus wisata setelah hari raya.

Menurut Dedi, mobilitas masyarakat biasanya tetap tinggi setelah Lebaran karena banyak warga memanfaatkan libur panjang untuk bepergian ke berbagai destinasi wisata.

Karena itu, pengemudi angkutan tradisional di sejumlah wilayah diminta tetap libur sementara pada periode tersebut agar lalu lintas tetap terjaga.

Pemerintah provinsi juga masih membuka kemungkinan penambahan penerima bantuan apabila ditemukan pengemudi lain yang memenuhi kriteria di lapangan.

"Dengan kebijakan tersebut, kami berharap arus kendaraan selama musim mudik dapat bergerak lebih lancar tanpa mengabaikan aspek perlindungan ekonomi bagi para pekerja sektor transportasi," tutupnya.