Lelang Bandung Zoo Ditenggat 29 Mei, Jika Gagal akan Diambil Pusat

Farhan sebenarnya menginginkan pengelolaan Bandung Zoo dilakukan penuh oleh pemerintah daerah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Skema ini dinilai bisa membuat pengelolaan lebih terintegrasi dan fokus pada konservasi satwa.

Namun, rencana tersebut belum bisa langsung dijalankan karena sejumlah hal. Ada beberapa aturan dan rekomendasi yang membuat pemerintah tetap harus membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga.

Menurutnya, salah satu hambatan utama ialah rekomendasi dari Kejaksaan Tinggi yang mengarahkan agar pengelolaan dilakukan melalui skema kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga.

Selain itu, pengelola kebun binatang wajib memiliki izin lembaga konservasi berbadan hukum. Jika pemerintah daerah ingin mengelola langsung, maka harus melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Nah, BUMD-nya kemudian mesti ngurus dulu berbagai macam perizinan. Ini yang rada berat,” ucapnya.

Meski begitu, pemerintah daerah tetap meminta BUMD mencari jalan agar bisa memperoleh izin konservasi ex situ dari pemerintah pusat.

Proses pemilihan mitra pengelola Bandung Zoo saat ini sudah dimulai. Dari puluhan pihak yang sempat menunjukkan ketertarikan, kini tersisa beberapa calon yang mengambil dokumen lelang.

“Sudah dimulai. Ada sekitar 85, akhirnya ada 4 atau 5 yang berminat, yang sudah mengambil dokumen lelang dan lain-lain,” katanya.

Meski target pengelola baru ditetapkan akhir Mei, pemerintah memastikan Bandung Zoo belum akan langsung dibuka kembali untuk umum dalam waktu dekat.