BPKH Ingin Bangun Rumah Sakit Haji, Ini Alasan di Baliknya

Selly menjelaskan, saat ini pemerintah memiliki peluang besar untuk mereformasi sistem layanan haji melalui pendekatan ekonomi.

Momentum ini terbuka setelah adanya restrukturisasi aset antara Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umrah, serta dukungan regulasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

“UU 8/2019 memberikan ruang pengelolaan dana haji secara produktif lewat mekanisme Badan Layanan Umum (BLU). Pemerintah tinggal menindaklanjuti dengan melibatkan BPKH untuk mengimplementasikannya,” ujarnya.

Selly menilai, selama ini dana haji masih dominan ditempatkan pada instrumen keuangan konservatif. Padahal, melalui investasi terarah di sektor layanan kesehatan jamaah, hasilnya bisa dirasakan langsung oleh calon haji di seluruh daerah.

Lebih lanjut, Selly menyoroti potensi besar BPKH Limited, anak usaha BPKH, untuk berinvestasi di sektor pelayanan haji dan kesehatan. Ia menyebut lembaga tersebut sudah memiliki infrastruktur keuangan dan otoritas investasi yang memungkinkan mereka untuk membangun atau mengembangkan klinik-klinik haji menjadi rumah sakit penuh.

“Contohnya sudah ada di Pondok Gede. Kita bisa belajar dari sana dan mereplikasi konsep itu di embarkasi seperti Makassar, Surabaya, Batam, dan Indramayu,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas lembaga antara BPKH, Kementerian Haji dan Umrah, serta Kemenkes menjadi kunci agar rumah sakit ini tidak hanya berfungsi musiman, tetapi juga beroperasi sepanjang tahun sebagai pusat pembinaan dan pemeriksaan kesehatan jamaah haji.

Rencana pengembangan Rumah Sakit Haji juga dianggap sebagai model investasi sosial-keagamaan yang dapat dikelola secara profesional tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Selly, sistem BLU memungkinkan rumah sakit dikelola secara mandiri dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan.

“Kalau investasi ini dilakukan secara prudent dan terbuka, maka rumah sakit haji bisa menciptakan perputaran ekonomi syariah yang sehat dan memberi nilai tambah bagi jamaah maupun negara,” katanya.

Selain menyediakan fasilitas kesehatan bagi jamaah haji, rumah sakit tersebut juga diharapkan menjadi pusat layanan medis islami yang melayani masyarakat umum. Dengan demikian, fungsinya tidak hanya terbatas pada musim haji, tetapi juga menjadi bagian dari sistem kesehatan nasional berbasis keumatan.

Dalam waktu dekat, Komisi VIII DPR akan mendesak Kementerian Haji dan Umrah untuk menyusun roadmap nasional pembangunan Rumah Sakit Haji di seluruh embarkasi. Dokumen tersebut diharapkan menjadi panduan kebijakan investasi, tata kelola keuangan, serta skema kolaborasi lintas lembaga.

“Peta jalan ini penting agar arah kebijakan, kebutuhan anggaran, dan mekanisme investasi jelas. Kami tidak ingin wacana ini berhenti di tataran konsep,” ujar Selly.