Ledakan Wisata Gunung Ciremai Bikin Aturan Main Diperketat

Menurut Asep, tingginya jumlah wisatawan menandai perubahan pola berwisata masyarakat yang semakin mengarah ke destinasi berbasis alam dan pengalaman lokal. Fenomena ini mempercepat tumbuhnya berbagai usaha wisata, mulai dari objek rekreasi alam, penginapan, hingga sentra kuliner di wilayah penyangga Gunung Ciremai.

“Antusiasme wisatawan sangat tinggi. Ini peluang ekonomi, tapi juga alarm bagi pemerintah untuk memastikan pengelolaan berjalan tertib dan berkelanjutan,” ujarnya, Senin (2/2/2026).

Ia menegaskan, pertumbuhan pariwisata tidak boleh hanya diukur dari jumlah kunjungan. Pemerintah daerah, kata dia, perlu memastikan aktivitas wisata tidak mengorbankan daya dukung lingkungan dan keselamatan pengunjung, khususnya di kawasan rawan bencana dan wilayah konservasi.

Di tengah pesatnya perkembangan usaha wisata, Disporapar menemukan masih adanya pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan administrasi dan teknis.

Permasalahan tersebut meliputi ketidaksesuaian tata ruang, kelengkapan dokumen lingkungan, hingga belum terpenuhinya persyaratan bangunan dan standar operasional.

Asep menyebut kondisi ini menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan risiko lingkungan dan keamanan wisatawan. Pemerintah daerah menilai, lemahnya kepatuhan aturan dapat menurunkan kualitas destinasi sekaligus memicu konflik tata ruang di kemudian hari.

“Penataan ulang ini bukan untuk menghambat usaha, tetapi memastikan semua pihak bergerak dalam koridor aturan yang sama,” katanya.

Sebagai langkah awal, pemerintah daerah meningkatkan intensitas monitoring dan evaluasi terhadap pengelola destinasi wisata. Selain pengawasan, pembinaan teknis juga dilakukan agar pelaku usaha memahami standar pelayanan, keselamatan, dan pelestarian lingkungan.

Selain penertiban usaha, Pemkab Kuningan juga mempercepat pembenahan sarana pendukung pariwisata. Peningkatan penerangan jalan umum, perbaikan akses menuju lokasi wisata, serta penguatan sistem pengelolaan sampah menjadi prioritas untuk mengimbangi lonjakan aktivitas wisata.

Asep menjelaskan kualitas infrastruktur memiliki pengaruh besar terhadap kenyamanan wisatawan dan lama tinggal mereka di daerah. Semakin baik fasilitas yang tersedia, semakin besar pula perputaran ekonomi lokal yang dapat dinikmati masyarakat.

“Kami ingin wisata Kuningan tumbuh dengan kualitas, bukan sekadar ramai,” ujarnya.

Terkait aktivitas wisata di kawasan Gunung Ciremai, Asep menegaskan bahwa kewenangan perizinan dan pengelolaan pendapatan negara bukan pajak berada di bawah Balai TNGC sebagai perwakilan pemerintah pusat.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap aktif berkoordinasi karena dampak sosial dan ekonomi dirasakan langsung oleh warga Kuningan.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar pengembangan pariwisata tetap sejalan dengan prinsip konservasi. Dengan koordinasi tersebut, diharapkan pertumbuhan wisata Gunung Ciremai dapat memberi manfaat ekonomi tanpa menggerus kelestarian alam.

“Tujuan akhirnya adalah pariwisata yang aman, tertib, dan berkelanjutan,” kata Asep.