LBH Bandung Minta Aparat Usut Tuntas Pelaku Kekerasan Warga Sukahaji

Menurutnya, aksi seperti itu sering kali mengandung unsur pidana seperti pengancaman, kekerasan, atau perusakan milik orang lain, yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Praktik tersebut tidak hanya merampas hak-hak warga negara secara tidak adil, tetapi juga merusak tatanan hukum dan menciptakan budaya kekerasan dalam menyelesaikan konflik.

Lebih dari sekadar pelanggaran prosedur hukum, aksi ini juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Sesuai dengan definisi forced eviction dari Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

"Tindakan mengusir individu atau komunitas dari rumah dan tanah yang mereka huni secara paksa, tanpa memberikan perlindungan hukum atau alternatif pemukiman yang layak merupakan pelanggaran HAM," kata Heri.

Penggusuran paksa oleh ormas tidak hanya merusak sendi-sendi hukum dengan mengabaikan proses peradilan yang sah, tetapi secara konkret melanggar hak dasar warga atas tempat tinggal yang aman, keamanan pribadi, serta perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang. Keseluruhannya merupakan pilar penting dari hak asasi manusia.

LBH Bandung menilai saat pelanggaran hukum dan HAM terjadi secara terang-terangan negara memilih abai. Padahal negara telah diberikan alat keamanan berupa institusi kepolisian yang malah menonton dan pura-pura tuli. Deretan pasal yang dilanggar dalam peristiwa ini tidak membuat langkah aparat kepolisian cepat bertindak.

Serangan beberapa hari lalu kembali menegaskan bahwa konflik tanah Sukahaji bukan sekadar sengketa agraria biasa, melainkan potret paling telanjang dari penyalahgunaan kekuasaan, pembiaran negara, dan pengerahan kelompok non-negara untuk menundukkan warga yang mempertahankan hak konstitusionalnya.

"Di tengah proses peradilan yang masih berjalan, di mana enam warga Sukahaji dikriminalisasi, negara justru membiarkan kekerasan ekstra-yudisial dilakukan secara terang-terangan oleh kelompok bersenjata," kata dia.

Peristiwa ini tidak bisa dipandang sebagai insiden sporadis, tetapi mekanisme sistematis untuk mematahkan perlawanan warga, menggunakan pola yang kerap muncul dalam konflik agraria, kriminalisasi, intimidasi, pengerahan ormas sebagai alat tekanan, serta pembiaran aparat. Aparat kepolisian yang hadir lebih dari delapan jam setelah kekerasan berlangsung memperkuat dugaan kuat bahwa negara bukan sekadar gagal hadir, tetapi secara aktif membiarkan kekerasan terjadi.

Berdasarkan seluruh rangkaian kekerasan dan pelanggaran hukum serta HAM yang terjadi, kami menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

1. Mengutuk keras seluruh bentuk kekerasan, intimidasi, perusakan, penembakan, dan penggusuran paksa yang dilakukan oleh kelompok ormas terhadap warga Sukahaji.

2. Menuntut Kapolda Jawa Barat dan Kapolrestabes Bandung untuk:

• - Segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku penembakan, pengeroyokan, perusakan rumah, dan penjarahan.

• - Mengusut tuntas keterlibatan aktor-aktor yang mengorganisir, mendanai, atau mengerahkan ormas untuk melakukan tindak kekerasan.

• Menindak aparat yang lalai dan membiarkan kekerasan terjadi selama berjam-jam.

  3. Menghentikan seluruh upaya kriminalisasi terhadap 6 warga Sukahaji. Proses hukum tidak boleh dijadikan alat tekanan untuk memuluskan kepentingan pihak tertentu dalam konflik agraria.

  4. Menuntut Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian ATR/BPN untuk:

• Segera melakukan audit konflik agraria di Sukahaji secara transparan.

• Menjamin perlindungan hukum kepada warga yang tinggal dan menggantungkan hidupnya di atas tanah tersebut.

• Menghentikan seluruh rencana penggusuran, baik langsung maupun melalui pihak ketiga seperti ormas.

5. Meminta Komnas HAM RI melakukan penyelidikan pro justicia atas dugaan pelanggaran HAM berupa penyerangan sistematis dan terkoordinasi terhadap warga.

6. Menuntut pemulihan menyeluruh bagi warga, termasuk:

• Perawatan medis bagi korban luka.

• Penggantian kerugian atas rumah dan barang-barang yang dirusak serta dijarah.

• Jaminan perlindungan keamanan bagi seluruh warga Sukahaji.

7. Menyerukan masyarakat sipil, organisasi pro-demokrasi, dan jaringan advokasi agraria untuk memperluas solidaritas, mengawasi proses hukum, dan memastikan kasus ini tidak senyap.