Cirebon, IDN Times - Kabupaten Cirebon mencatat jumlah pengangguran tertinggi di wilayah Metropolitan Rebana, dengan angka mencapai 84.993 orang.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di daerah ini lebih tinggi dibandingkan dengan enam daerah lainnya di kawasan yang digadang-gadang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat.
Kepala BPS Kabupaten Cirebon, Judiharto Trisnadi, mengatakan angka pengangguran yang tinggi ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakseimbangan antara pertumbuhan tenaga kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan.
"Kabupaten Cirebon memiliki jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah. Namun, penyerapan tenaga kerja masih belum optimal, terutama di sektor formal," kata Judiharto dalam Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2024.
Sementara itu, di wilayah lainnya, angka pengangguran juga cukup tinggi. Kota Cirebon ada 11.486 pengangguran, Kuningan 48.106 orang, Majalengka 29.644 orang, Indramayu 62.022 orang, Subang 63.260 orang, dan Sumedang 39.816 orang.
Jika dilihat secara komparatif, Kabupaten Cirebon masih mendominasi jumlah pengangguran di kawasan ini. Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dalam membuka lapangan kerja.
Judiharto mengungkapkan, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di Kabupaten Cirebon. Salah satunya adalah kurangnya investasi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja.
Meskipun investasi di Kabupaten Cirebon meningkat, sebagian besar masih didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa, yang tidak serta-merta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
"Sektor industri masih belum berkembang secara masif di daerah ini. Selain itu, ketimpangan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri juga menjadi faktor penghambat. Banyak pencari kerja yang belum memiliki keterampilan sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja saat ini," kata Judiharto.
Tingginya angka pengangguran di Kabupaten Cirebon juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.
Selain menurunkan daya beli masyarakat, pengangguran yang tinggi dapat memicu meningkatnya angka kemiskinan dan masalah sosial lainnya, seperti kriminalitas dan ketimpangan ekonomi.
Dengan banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, daya beli mereka melemah, berakibat pada lesunya perekonomian lokal.
Pengangguran yang tinggi juga berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin, karena banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Di sisi lain, ketika masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan, kemungkinan mereka terjerumus ke dalam tindak kriminal seperti pencurian atau penipuan juga meningkat.
Menanggapi tingginya angka pengangguran ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon menyatakan telah menyiapkan berbagai program untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Salah satunya adalah dengan mendorong sektor industri dan ekonomi kreatif.
Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mengatakan, pemerintah daerah tengah mengembangkan kawasan industri baru yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, serta terus membangun infrastruktur pendukung untuk menarik investor.
Selain itu, sektor UMKM juga menjadi fokus utama dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Pemerintah memberikan pelatihan, pendampingan, serta akses permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
"Pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri juga terus ditingkatkan agar lebih sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja. Pemerintah bekerja sama dengan industri untuk memastikan lulusan pelatihan memiliki keterampilan yang relevan," kata Imron.
Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya menarik investor agar membuka usaha yang dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal. Sektor manufaktur dan agribisnis dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
Program padat karya pun terus dioptimalkan untuk memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan formal.
Meskipun angka pengangguran di Kabupaten Cirebon masih tinggi, berbagai pihak berharap dengan kebijakan yang tepat dan kerja sama yang baik, masalah ini bisa diatasi secara bertahap.
Judiharto menegaskan upaya mengatasi pengangguran bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran serta dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
"Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Semua pihak harus bekerja sama menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan lapangan kerja," kata Judiharto.