Kuningan Larang Sawit Lebih Awal dari Instruksi Dedi Mulyadi

Dalam perspektif ekonomi daerah, larangan tersebut sekaligus menjadi penegasan arah investasi pertanian Kuningan. Pemerintah daerah memilih menghindari ekspansi komoditas sawit yang dinilai berpotensi menciptakan konflik tata ruang, tekanan ekologis, serta ketergantungan ekonomi monokultur.

Wahyu menjelaskan, seluruh aktivitas perkebunan di Kuningan wajib tunduk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan prinsip pertanian lestari. Sawit dinilai tidak sejalan dengan karakter agroklimat daerah yang berbasis pegunungan dan kawasan resapan air.

“Pertumbuhan ekonomi daerah tidak boleh mengorbankan fungsi ekologis. Jika itu rusak, biaya pemulihannya jauh lebih mahal,” katanya.

Komitmen kebijakan tersebut diperkuat dengan langkah pengawasan di lapangan. Pada Maret 2025, pemerintah daerah melakukan inspeksi mendadak di Desa Dukuhbadag, Kecamatan Cibingbin. Dalam sidak tersebut, ditemukan sekitar 3.000 bibit kelapa sawit yang disiapkan untuk ditanam di lahan seluas 24 hektare.

Temuan itu menjadi bukti adanya tekanan investasi sawit ke wilayah Kuningan, meski secara kebijakan telah dilarang. Pemerintah daerah langsung mengingatkan pelaku usaha dan pemilik lahan untuk menghentikan rencana penanaman serta mengalihkan penggunaan lahan ke komoditas lain.

“Kami tidak langsung menghukum. Pendekatannya adalah koreksi dan pengalihan,” ujar Wahyu.

Sebagai bagian dari strategi ekonomi, Diskatan mendorong pelaku usaha dan petani mengembangkan komoditas alternatif yang lebih sesuai dengan struktur wilayah Kuningan. Pilihan yang direkomendasikan meliputi tanaman pangan, hortikultura bernilai tambah, perkebunan nonsawit, serta tanaman kehutanan berbasis konservasi.

Menurut Wahyu, pendekatan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan stabilitas sosial petani. Pemerintah daerah juga melibatkan camat, kepala desa, dan lurah untuk menyosialisasikan kebijakan serta mencegah pembukaan lahan sawit baru.

Kebijakan Kuningan tersebut kemudian sejalan dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK tentang Larangan Penanaman Kelapa Sawit di Wilayah Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani pada 29 Desember 2025. Namun, bagi Kuningan, regulasi provinsi itu bersifat penguat, bukan pemicu.

“Kami sudah berjalan lebih dulu. Provinsi datang belakangan untuk mempertegas,” kata Wahyu.