Bandung, IDN Times - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Wali Kota Cimahi, Ajay M. Priatna, kurungan penjara selama tujuh tahun dan denda sebanyak Rp300 juta atas praktik korupsi yang dilakukannya.
Sidang tututan dibacakan Jaksa KPK dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Kamis (12/8/2021).
Tututan Ajay dibacakan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, Budi Nugraha. Ia mengatakan, Ajay terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kumulatif ke satu Pasal 12 huruf a UU RI nomor 31 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
"Menuntut Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun, denda Rp300 juta subsidair enam bulan kurungan," ujar Budi.
Ajay juga terbukti melanggar Pasal 12 B UU RI nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagai dakwaan kumulatif ke dua.
Jaksa KPK juga meminta Ajay untuk membayar uang pengganti Rp7 miliar lebih yang akan diperhitungkan dengan uang yang sudah disita sebesar Rp5 miliar. Jika uang tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan inkrah, Budi mengatakan, maka harta benda disita dan dilelang.
Adapun jika harta benda tak memenuhi, diganti pidana penjara selama 1 tahun. "Menuntut hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah menjalani hukuman," katanya.
Sebelum membacakan tuntutan, Budi terlebih dahulu membacakan hal yang menjadi pertimbangan tututan pada Ajay. Dalam hal memberatkan, Jaksa KPK menilai perbuatan yang dilakukan Ajay tidak mendukung pemberantasan korupsi.
"Terdakwa juga dinilai tak mengakui perbuatannya serta tidak berterus terang, juga dinilai mengintimasi saksi. Sedangkan hal meringankan, terdakwa Ajay belum pernah dihukum," ungkapnya.
Sedangkan, untuk pledoi atau nota pembelaannya, Ajay akan membacakannya pada persidangan tanggal 16 Agustus 2021.
Untuk diketahui, Ajay diduga telah menerima suap dari Hutama Yonathan selaku Direktur Utama PT. Mitra Medika Sejati sekaligus pemilik Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Bunda. Ajay meminta fee atas dikeluarkannya perizinan pengembangan RS. Kasih Bunda Cimahi mencapai Rp3,2 miliar.
Dalam perjalanannya, Ajay baru menerima uang fee itu dengan total mencapai Rp1,6 miliar, atau tepatnya Rp1.661.250.000. Hutama memberikan uang itu secara bertahap.
Uang fee ini diberikan oleh Hutama agar proyek pengembangan RSU Kasih Bunda tidak dipersulit oleh Ajay yang sebagai Wali Kota Cimahi. Kemudian, dalam dakwaan juga dipaparkan, RSU Kasih Bunda berencana menambah pembangunan gedung pada 2019.
Agar pembangunan berjalan lancar, Hutama Yonathan melakukan pertemuan dengan Ajay guna mengurus revisi IMB. Ajay dan Hutama beberapa kali melakukan pertemuan di kafe dan rumah makan, baik di Cimahi maupun di Kota Bandung. Dalam pertemuan itu, Ajay diduga meminta uang senilai Rp3.297.189.746,00.