KPK Minta Pemda Perbaiki Sistem Pendapatan Daerah

Menurut Basaria, perbaikan sistem dalam menarik pajak pendapatan daerah tidak semata-mata karena kerawanan kebocoran. Namun, pemda memang sudah seharusnya bisa mengoptimalkan dana dari pajak tersebut.

Misalnya, di daerah perkotaan banyak rumah yang diubah menjadi toko atau rumah makan. Jika izin mereka bisa diberikan, maka pemda harus memberikannya dan menarik pajak dari izin toko atau rumah makan tersebut.

Kemudian jika di daerah pesisir, maka daerah pantai yang selama ini digandrungi masyarakat untuk berwisata bisa menjadi sumber pendapatan yang tinggi. Begitu juga daerah yang potensinya ada di sektor pertambangan.

"Jadi sifatnya ini kita mengoptimalkan," paparnya.

Basaria menuturkan, salah satu fokus yang dijalankan KPK tahun ini adalah tentang pemasukan daerah dari pajak dan pendapatan lainnya. Sistem yang masih manual membuat celah berbuat curang sejumlah oknum besar.

Dengan sistem yang belum seutuhnya dilakukan secara online atau daring, maka oknum ini bisa saja hanya memasukan setengah dari pajak yang seharusnya disetorkan ke pemda. "Jadi bisa saja perhitungannya tidak tepat. Atau bisa juga sudah tepat tapi tidak ditepat-tepatkan," papar Basaria.

Dengan kondisi sekarang, KPK meminta pemimpin di daerah masing-masing untuk melakukan pengawasan ekstra. Awasi pihak-pihak yang berkaitan dengan pendapatan daerah karena biasa saja mereka menjadi oknum yang menyelewengkan pendapatan tersebut.

Selain menjaga agar pendapatan daerah sesuai dengan yang harus didapat, KPK juga mengimbau pemda agar segera memperbaiki sertifikat kepemilikan aset. Aset menjadi kekayaan daerah yang harus dipertahankan dan diketahui secara jelas penggunaannya.

Selama ini banyak aset di daerah yang justru digunakan pihak ketiga. Selain itu ada juga aset yang tidak bisa dioptimalkan untuk menambah penghasilan daerah.

Yang berbahaya adalah aset pemda yang justru sertifikatnya dimiliki oleh pihak tertentu dan bisa berujung pada penghilangan aset pemda sehingga jadi milik orang lain. "Ini bisa jadi kendala," kata Basaria.

Dia menyebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus bisa segera memperbaiki pendataan aset di seluruh kabupaten/kota. Sebab, untuk urusan tanah provinsi ini bisa disebut salah satu daerah yang paling pelik. Bisa jadi dalam satu luasan tanah terdapat dua hingga tiga sertifikat.

Jika persoalan seperti ini tidak diselesaikan, maka bisa timbul pertikaian baik antarmasyarakat maupun pemda dengan masyarakat yang sama-sama memiliki sertifikat tanah atau aset tertentu.