Bahas SDA, KPK Berharap Capres Punya Strategi Jitu Basmi Korupsi

Salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan sebagai dampak penambangan, karena pihak berwenang tidak benar-benar mematuhi persyaratan yang dibutuhkan sebelum proses ekstrasi dilakukan. Kendati tidak memenuhi syarat, pemerintah daerah setempat malah memberikan izin. Itu pula yang menjadi concern KPK. 

"Jadi, wajib bagi gubernur atau kementerian, kalau dia (perusahaan) belum dinyatakan clean dan clear (bersih dan jelas), maka harus ada yang diperbaiki," kata pria yang sempat mengajar di Universitas Hassanudin, Makasar itu. 

Ia menyebut memang sudah ada perbaikan yang dilakukan, tetapi hal tersebut tetap belum signifikan. Alih-alih dipatuhi, rekomendasi dari lembaga antirasuah malah sering kali dipertanyakan oleh pemda setempat. 

Syarief memberikan contoh, ada seorang gubernur yang justru menyatakan kriteria bersih dan jelas sebelum memberikan izn ekstraksi, merupakan persyaratan yang baru. 

"Itu salah sekali. Karena ketika KPK menetukan satu perusahaan itu clean dan clear persyaratannya adalah regulasi yang ada," tutur Syarief lagi. 

Syarief menyadari kewenangan lembaga antirasuah di sektor sumber daya alam terbatas. Walaupun di sektor tersebut memiliki potensi korupsi yang tinggi. 

Menurut dia, pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam perlu dibantu oleh kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, kepolisian dan kejaksaan. 

"Karena KPK tidak memiliki kewenangan untuk menegakan hukum kehutanan. Yang bisa ditangani oleh KPK hanya sebatas korupsinya saja," kata Syarief. 

Lembaga antirasuah pun tidak memiliki kewenangan mencabut izin operasional bagi perusahaan tertentu melakukan ekstraksi di suatu daerah. Walaupun, kata dia lagi, bisa saja KPK meminta pencabutan izin ke pengadilan. 

"Tapi, hingga saat ini, hal itu masih menjadi perdebatan," tutur dia. 

Proses pemberian izin untuk penambangan di suatu daerah sering kali tidak luput dari pemberian suap. Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief mencontohkan dalam kasus korupsi yang melibatkan pemilik PT Hardaya Inti Plantation milik pengusaha Siti Hartarti Mudaya, turut melibatkan suap. 

PT HIP diduga ingin memperluas lahan perkebunan sawit di Buol, Sulawesi Tengah hingga 75 hektare. Oleh karena itu, Siti Hartati diduga menyuap Bupati Buol, Amran Batalipu senilai Rp3 miliar. 

Dampak dari kasus tersebut, Kementerian Kehutanan malah menyetujui adanya pelepasan hutan produksi yang akan digunakan untuk perkebunan kelapa sawit di Buol. 

"KPK sudah menyampaikan protes. Kemudian tim dari Kementerian Kehutanan mengirimkan tim untuk meninjau hal tersebut," kata Syarief. 

Mereka, kata Syarief lagi mengklaim sudah mendapatkan izin dari mantan Bupati Amran Batalipu. Izin tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan izin alih fungsi hutan dan izin prinsip. 

"Padahal kan, Bupati Buol mengeluarkan izin itu karena menerim suap. Jadi, kalau alas (yang digunakan untuk berpijak) sudah salah, maka yang selanjutnya akan melawan hukum," tutur Syarief. 

Joko "Jokowi" Widodo akan melangkah ke panggung debat berbekal catatan selama empat tahun ia memimpin Indonesia. Namun, Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan Muhammad Teguh Surya tidak yakin catatan itu kokoh untuk dijadikan perisai melawan serangan Prabowo Subianto. Walau, menurut Teguh, Jokowi masih lebih baik dibandingkan Prabowo.

"Di level kebijakan banyak terobosan termasuk soal perlindungan gambut dengan adanya Peraturan Presiden atau Perpres soal gambut. Tapi yang kurang adalah political leadership (kepemimpinan politik)," kata Teguh kepada IDN Times.

"Tak jarang menteri-menteri komitmennya saling kontroversi. Menterinya sendiri tidak konsisten."

Untuk mengetahui seberapa serius masing-masing capres-cawapres dalam memandang masalah lingkungan hidup, Madani Berkelanjutan melakukan telaah visi-misi keduanya yang telah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dari telaah dokumen itu, Tegus menjelaskan, Madani Berkelanjutan menemukan sebanyak 20 persen isi visi-misi pasangan nomor urut satu adalah tentang lingkungan hidup. Sementara itu, hanya 17,6 persen visi-misi pasangan nomor urut dua yang menyinggung soal ini.

Jokowi-Ma'ruf Amin paling banyak menyebutkan soal pengelolaan hutan dan gambut berkelanjutan, energi terbarukan, serta penegakan hukum. Sedangkan penantangnya paling banyak menyinggung pengelolaan hutan berkelanjutan, ketimpangan penguasaan lahan, dan penegakan hukum.

 
"Tapi Prabowo-Sandi tidak menyebutkan sama sekali soal perlindungan masyarakat adat," jelas Teguh. Secara umum, sebenarnya keduanya tetap mengunggulkan soal ekonomi dengan memberikannya porsi yang jauh lebih banyak.