Korban Dugaan Penipuan Akumobil Datangi Lembaga Konsumen

Salah satu nasabahnya, Sarifudin, 51 tahun, mengatakan penunjukkan HLKI tak lepas dari kekhawatiran para nasabah bilamana proses mediasi dengan Akumobil yang tengah dilakukan polisi tidak menemui kata sepakat. Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, para nasabah yang merasa merugi tersebut belum resmi menyerahkan kuasa pada HLKI.

“Memang ada indikasi ke sana (memberi kuasa pada HLKI). Saat ini kami masih konsultasi terkait hal teknis, dan masih melakukan mediasi,” kata Sarifudin, saat ditemui wartawan di kantor HLKI.

Saat ini, lanjut Sarifudin, ia dan ratusan korban dugaan penipuan lainnya masih harap-harap cemas terkait nasib duit yang sudah ditabungkan pada Akumobil. Salah satu kekhawatirannya, tentu terakit kejelasan atas fulus yang telah mereka setorkan.

Berdasarkan informasi yang diterima Sarifudin, polisi baru sebatas menyita aset-aset yang dimiliki Akumobil senilai kurang lebih Rp10 miliar. Tentang kembali atau tidaknya duit yang sudah ditabungkan, sampai saat ini kepolisian pun belum memberi kepastian.

Aset Rp10 miliar yang sementara ini disita kepolisian tentu bukan nominal kecil. Namun, nasabah Akumobil berpendapat bahwa jumlah aset tersebut tak senilai dengan kerugian yang diterimas seluruh nasabah.

“Kalau menurut perhitungan kami, totalnya kerugian peserta Akumobil mencapai Rp70 miliar lebih,” tuturnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Jabar, DKI, Banten; Firman Turmantara menyambut baik itikad para nasabah Akumobil. Jika benar-benar ditunjuk sebagai kuasa hukum, HLKI memerlukan berbagai kelengkapan antara lain fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti transaksi dengan akumobil.

"Kami sudah siapkan konsep surat kuasa, tinggal memasukan data-data itu (KTP dan bukti transaksi), dan hari ini bisa selesai surat kuasa itu. Jadi legalitasnya akan kami lihat setelah surat kuasa ditandatangani dan itu menunggu data," ujar Firman.

Meski belum pasti bertugas sebagai kuasa hukum, Firman mengaku telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk merampungkan kerugian yang diterima calon kliennya. Salah satu upaya hukum yang akan ia tempuh, ialah berkonsultasi atau mengadukan nasib korban akumobil kepada Komisi Satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat.

"Kami berkoordinasi dengan Komisi Satu DPRD provinsi, karena yang membidangi konsumen ya itu. Besok siang kami akan bertemu, alhamdulilah saya bersyukur persoalan ini bisa diakomodir oleh perwakilan kita di DPRD Jabar," kata Firman.