Koperasi Tumbang saat Pemkab Cirebon Sibuk Pamer Program Baru

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, mengakui tantangan berat yang dihadapi koperasi dalam menjaga keberlanjutan organisasi mereka.

Menurutnya, sebagian besar koperasi lama gagal beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama dalam hal manajemen dan transparansi keuangan.

“Kita sedang fokus membentuk Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat ketahanan pangan dan membantu petani menjual hasil panennya dengan harga layak. Tapi kita juga harus realistis, banyak koperasi yang mati suri karena tidak menjalankan RAT dan tak punya strategi bisnis yang relevan,” ujarnya, Senin (29/10/2025).

Imron menyebut, fenomena ini tidak semata disebabkan oleh lemahnya dukungan pemerintah, tetapi juga oleh menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan koperasi.

“Koperasi tidak bisa hanya mengandalkan idealisme gotong royong. Manajemen modern dan transparansi menjadi keharusan,” tambahnya.

Meski banyak koperasi kecil tumbang, beberapa koperasi berskala besar justru mampu memperkuat posisi mereka.

Berdasarkan data, Kecamatan Sumber menjadi wilayah dengan jumlah anggota terbanyak di tahun 2025, mencapai 16.302 orang, meskipun jumlah koperasi di wilayah itu turun dari 80 menjadi 28 unit.

Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Plumbon. Walau koperasi di sana menurun dari 31 menjadi 12, jumlah anggotanya justru meningkat dari 8.525 menjadi 9.230.

Kondisi ini menunjukkan koperasi yang memiliki struktur manajemen kuat dan jaringan lintas wilayah lebih tahan terhadap tekanan ekonomi.

“Ciri koperasi yang bertahan adalah punya sistem yang modern, akses pasar luas, dan SDM profesional. Kita ingin koperasi lokal belajar dari model semacam ini,” kata Imron.

Pemerintah Kabupaten Cirebon kini menaruh harapan besar pada program Koperasi Desa Merah Putih. Program ini digadang-gadang mampu menstabilkan harga pangan, menyerap hasil panen petani, serta memperkuat kemandirian desa.

Namun, penurunan tajam jumlah koperasi membuat sebagian pihak meragukan efektivitasnya.

Mereka mempertanyakan apakah inisiatif ini mampu menciptakan ekosistem koperasi yang benar-benar berkelanjutan, atau sekadar proyek yang akan berakhir di atas kertas.

Menjawab hal itu, Imron menegaskan pemerintah sudah menyiapkan sistem pendampingan, pelatihan manajemen, serta regulasi baru.

“Kami ingin koperasi baru tidak hanya terbentuk secara administratif, tapi benar-benar hidup dan melayani masyarakat. Data koperasi yang tidak aktif akan kami bersihkan agar kebijakan bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.