Koperasi Merah Putih di Bandung Butuh Bantuan Lahan dan Modal

Selain itu, pihaknya juga telah melakukan pendampingan bagi para pengurus Koperasi Merah Putih untuk dapat memperoleh pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni BNI, BRI, BSI, dan Bank Mandiri.

“Sudah ada 33 Koperasi Merah Putih yang mendapat kesempatan untuk memperoleh fasilitasi pinjaman dari bank-bank Himbara,” katanya.

Ia menambahkan pemerintah telah menetapkan pembiayaan awal untuk Koperasi Merah Putih memiliki plafon hingga Rp3 miliar per unit koperasi melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan suku bunga enam persen dan tenor enam tahun.

“Kami mengimbau kepada seluruh pengurus Koperasi agar segera mengajukan permohonan untuk mendapatkan pinjaman melalui bank Himbara,” kata Budhi.

Saat ini KMP dengan operasional yang maju ada di wilayah Cibaduyut Kidul dan Kopo. Kedua KMP itu bahkan sudah bekerja sama dengan Bulog, ID Food, dan Pertamina untuk penyediaan sembako dengan harga lebih terjangkau.

Terkait ketersediaan lahan dan tempat usaha, pihaknya kini berkoordinasi dengan BKAD untuk menyiapkan skema pemanfaatan tanah milik Pemda agar koperasi memiliki tempat usaha yang legal dan berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung Erwin menuturkan, koperasi adalah motor penggerak kesejahteraan masyarakat. Koperasi yang kuat berarti masyarakatnya mandiri. Dan koperasi yang profesional berarti ekonomi rakyat berjalan sehat dan berkelanjutan,” tambahnya.

Penguatan koperasi merupakan bagian dari komitmen Pemkot Bandung untuk mewujudkan visi Bandung Utama: Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis.

“Kami terus berupaya menghadirkan kebijakan yang berpihak pada koperasi, termasuk mendorong digitalisasi usaha, memperluas akses pembiayaan, serta mempererat sinergi antara perangkat daerah, camat, lurah, dan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, koperasi memiliki peran penting dalam menegakkan semangat gotong royong ekonomi dan menjadi solusi atas tantangan sosial-ekonomi di tingkat wilayah.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari literasi manajerial, keterbatasan modal, kepatuhan terhadap regulasi digital (OSS), hingga partisipasi anggota yang belum optimal.

“Bimtek ini menjadi ruang belajar yang relevan untuk memperkuat manajemen kelembagaan koperasi, menumbuhkan kepemimpinan kolektif, serta menanamkan nilai transparansi dan akuntabilitas,” jelas Erwin.

Sebagian besar koperasi kelurahan saat ini bergerak di bidang penjualan sembako. Harapannya, ke depan akan berkembang menjadi koperasi serba usaha, termasuk simpan pinjam dan pengelolaan aset produktif seperti kolam retensi.

“Selama aset pemerintah belum digunakan, koperasi boleh memanfaatkannya. Tapi kalau nanti dibutuhkan untuk kepentingan publik, tentu akan dikembalikan,” ujar Erwin.

Anto selaku kepala bagian usaha KMP Nyengseret, Kota Bandung, mengatakan bahwa koperasinya sudah berjalan sejak Juli 2025. Sejauh ini anggota sudah mencapia 20 orang dan secara bertahap terus bertambah.

Untuk saat ini ruangan yang dipakai berada di area belakang Kelurahan Nyengseret berdampingan dengan bank sampah. Karena ruangannya tidak terlalu besar, maka sembako yang dijual disimpan di gudang Ketua KMP Nyengseret.

"Barangnya di rumah ketua, jadi kalau mau yang beli bisa ambil di sana atau dikirim dari sana. Ga jauh dari sini (kelurahan).

Untuk sementara operasional yang dilakukan KMP ini hanya melakukan jual beli sembako. Sedangkan untuk simpan pinjam belum bisa dilakukan karena anggota masih terbatas dan uang modal pun belum mencukupi.

ekonomi Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi berpandangan, program ini terlalu ambisius dan potensi beberapa koperasi tidak maju atau gagal sangat besar.

Koperasi sebagai sebuah organisasi ekonomi memang bertujuan untuk bisa memperbaiki kualitas perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat. Namun, faktanya ada koperasi yang maju dan lebih banyak koperasi yang sebaliknya.

"Ini kan masalahnya sekarang Koperasi Merah Putih ini seolah-olah bahwa ada target tertentu jumlah yang dituju bahwa setiap desa harus kemudian setiap kelurahan harus.Padahal kan kalau kita lihat kemampuan antar daerah, kemampuan antar desa, antar kelurahan itu kan berbeda-beda," kata Acu, Jumat (8/8/2025).

Acu membeberkan, secara gagasan program ini sudah bagus, namun dengan metode yang massal dan sporadis itu membuat kemudian adanya potensi koperasi ini tidak semuanya berjalan dengan maju.

"Apalagi lebih dari 80 persen itu adalah koperasi baru ya kan sekarang ini koperasi yang ada aja banyak kemudian gulung tikar. Sementara ini koperasi yang baru. Terlepas ada pendanaan, kemudian ada dukungan kebijakan dan sebagainya," tuturnya.

Pemerintah seharusnya belajar dari Koperasi Unit Desa (KUD) yang faktanya tidak terlalu bagus dan dampak kesejahteraan terhadap masyarakat masih minim.

"Saya sih melihat tantangan terbesar koperasi ini harus sukses ya akselerasi terkait dengan model bisnisnya. Kemudian juga sumber daya manusia dan tata kelola itu yang paling penting," ucapnya.

Jika dibandingkan dengan beberapa koperasi di negara lain, Acu menjelaskan, mereka besar tidak harus dihadirkan di setiap desa dan kelurahan, melainkan gagasan dan konsep misi yang besar dapat membawa kesejahteraan anggotanya. Seperti Danone.

"Koperasi itu yang saya tahu di berbagai ada. Bahkan ada koperasi yang tumbuh besar gitu ya seperti Danone. Itu kan koperasi yang tumbuh besar awalnya koperasi di Eropa kan gitu ya gitu. Nah, banyak koperasi di kita juga ada kok. Koperasi yang besar, koperasi susu, koperasi batik," katanya.

Oleh karena itu, menurut Acu, bukan dirinya menampikkan ada potensi daripada keberhasilan program ini, namun ia melihat ketika sesuatu itu targetnya hanya kuantitas bukan kualitas potensi beberapa koperasi yang gagal sangat besar.

"Apalagi model bisnis ini baru dicoba ya, terlalu besar resikonya dengan pembiayaan sampai ratusan triliun," jelasnya.

Belum lagi soal pengawasan di lapangan, Acu menganggap, program ini belum memiliki model pengawasan yang jelas. Meski sudah adanya payung hukum, kemudian legalitas dari koperasi itu sendiri dan juga peran perangkat, desa, pemerintah kabupaten kota hingga provinsi.