Kontroversi Al-Zaytun, Keanehan Cara Ibadah hingga Dianggap Sarang NII

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) telah resmi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Tim Investigasi penyelidikan dugaan ajaran sesat Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu.

SK ini langsung ditandatangani oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Selasa (20/6/2023). Dalam surat itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar dipilih untuk menjadi ketua. Anggota sendiri melibatkan berbagai instansi terkait termasuk aparat penegak hukum.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jabar, Iip Hidajat mengatakan, tim investigasi ini nantinya akan mengumpulkan bukti otentik, terkait adanya dugaan ajaran aliran sesat oleh pengelola Al-Zaytun yang meresahkan masyarakat.

"Hari ini SK tersebut ditandatangani oleh Pak Ridwan Kamil dan dari tim investigasi itu ketuanya MUI Jabar,"ujar Iip, Rabu (21/6/2023).

Selain kiyai dan Kemenangan Jabar, Iip mengungkapkan, tim investigasi ini turut melibatkan unsur aparat penegak hukum yakni dari kepolisian, TNI dan Kajati. Adapun nanti hasilnya akan disampaikan dalam waktu tujuh hari atau hingga selasa pekan depan.

"Nanti untuk mekanisme kerjanya, tim tersebut ada dua kemungkinan. Bisa datang kesana atau kita akan memanggil pimpinan (Panji Gumilang) Ponpes tersebut dan investigasi itu akan dilakukan selama satu pekan," kata dia.

Karena dianggap tidak sesuai agama Islam, Massa Forum Indramayu Menggugat menggelar aksi di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu. Mereka menyampaikan beberapa tuntutan pada pengurus Ponpes Al-Zaytun.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, massa ini menyampaikan lima poin tuntutan. Pertama, massa meminta pihak berwajib turut mengusut tuntas dugaan ajaran sesat Al-Zaytun dengan melibatkan MUI dan Kemenag.

Selain itu, massa aksi juga meminta kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya mengusut tuntas dugaan tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Ponpes Al-Zaytun. Untuk poin tuntutan ke tiga, Forum Indramayu Menggugat meminta penegakkan UUPA tentang kepemilikan tanah dan tindak pidana penguasaan tanah.

Massa Forum Indramayu Menggugat juga meminta diberhentikannya pembuatan dermaga khusus Al-Zaytun. Untuk poin terakhir, massa aksi menilai Al-Zaytun dianggap tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Persoalan inipun menyedot perhatian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menkopolhukam), Mahfud MD. Mahfud memastikan bakan menanggapi  dugaan ajaran sesat di Pondok pesantren (Ponpes) atau Mahad Al-Zaytun.

Menurutnya, Kemenkopolhukam masih belum bisa memutuskan sikap soal dugaan ajaran sesat di Mahad Al-Zaytun. Sebab, hal ini masih harus diselidiki terlebih dahulu apa saja dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Al-Zaytun.

"Masih dipelajari, karena itukan fenomena baru kita tak boleh menyikapi tanpa mendalami. Kami sedang mendalami," ujar Mahfud, usai mengisi acara kuliah umum di Universitas Pasundan, Jalan Tamansari, Bandung, Kamis (22/6/2023).

Mahfud menegaskan, saat ini ia enggan berandai-andai dan berkomentar terlalu jauh mengenai tindakan apa yang akan diberikan ke Mahad Al-Zaytun. Dia memastikan hal ini akan didalami terlebih dahulu.

"Masih didalami, kalaupun ada pelanggaran siapapun di seluruh Indonesia, ada pelanggaran atau tidak, pasti kami akan dalami," ungkapanya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Ichsan Abdullah menuturkan, Pondok Pesantren Al-Zaytun diduga terafiliasi gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Kesimpulan ini sudah disampaikan MUI pada 11 tahun lalu dalam laporan hasil penelitian yang dilakukan di tahun 2002.

"Hasil penelitian MUI sudah jelas bahwa itu (Al Zaytun) terindikasi atau terafiliasi dengan gerakan NII. Sudah sangat jelas," ujar Ichsan.

Menurutnya, afiliasi tersebut bisa dilihat dari pola rekrutmen yang dilakukan Al-Zaytun dari segi penghimpunan dan penarikan dana yang dilakukan ke anggota dan masyarakat.

"Tidak terbantahkan, artinya penelitian MUI tahun 2002 itu sangat valid, dia (Al Zaytun) adalah penyimpangan dalam paham keagamaan, kemudian dari paham kenegaraan dia terafiliasi dengan gerakan NII," tutur dia.

Dia berharap pemerintah wajib mengambil andil terkait penyimpangan paham kenegaraan Al-Zaytun.

Dari berbagai kejanggalan yang ada di ponpes ini, Al-Zaytun disebut-sebut menjadi ladang suara untuk sejumlah politikus. Keberadaan santri yang banyak membuat ponpes ini sangat berpotensi dalam meraup suara saat pemilihan umum. Di Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum pun sempat diakitkan dengan langgengnya ponpes ini.

Terkait hal ini Emil menegaskan, ia tidak begitu dekat dengan Panji Gumilang. Bahkan, Emil mengatakan belum pernah bertemu secara tatap muka dengan pimpinan Mahad Al-Zaytun yang kontroversial itu.

"Belum pernah (bertemu), tidak berkeinginan juga," kata Emil.

Berbeda dengan Emil, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum justru terang-terangan bertemu dengan pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang. Bahkan, Uu meminta dukungan pada pencalonan legislatif DPR RI di Dapil Pantura.

Uu sendiri mendapatkan tugas dari PPP untuk mengamankan kursi di senayan dengan maju DPR RI Dapil Pantura atau Jabar VIII yang meliputi Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kota Cirebon. Meski masih mengemban jabatan sebagai Wakil Gubernur, Uu sudah bergerak untuk mencari konstituen

"Makanya kami sekarang sudah bergerak termasuk kemarin saya ke Al-Zaytun. Alhamdulillah Al-Zaytun siap membantu kami dalam per-pileg-an," ujar Uu.

Uu menambahkan, pimpinan Mahad Al-Zaytun, Panji Gumilang justru mendorong dirinya untuk maju dalam Pilgub Jabar 2024. Namun, Uu belum merespons lebih dalam soal tawaran dari Panji Gumilang ini. Dia memastikan akan mengikuti arahan partai terlebih dahulu.

"Cuma, Al-Zaytun sedikit melarang saya menjadi Caleg, sudah saja menjadi Cagub nanti yang akan datang," ucapnya.