Koalisi Pesaing KIM di Pilgub Jabar Masih Dikunci DPP

Hanya saja, para partai di luar KIM yang hendak berkoalisi ini masih tergganjal restu dari pengurus pusat masing-masing. Kondisi ini dialami langsung oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat.

Ketua DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu mengatakan, komunikasi dengan partai politik terus terjalin. Bahkan saat ini terjalin intens dengan beberapa partai di luar KIM.

"Komunikasi intens dengan NasDem, PPP, PDIP sama PKB. Itu intensif komunikasi. Sebetulnya dengan Golkar Sudah dengan Gerindra juga sudah, cuma intensif dengan itu (NasDem, PPP, PDIP sama PKB)," ujar Haru saat dikonfirmasi, Sabtu (24/8/2024).

Meski sudah banyak berkomunikasi dengan beberapa partai di luar KIM, Haru memastikan, keputusan koalisi nantinya akan sesuai dengan arahan DPP. Sebab kewenangannya kini tergantung dari pengurus pusat.

"Sekarang bolanya sudah di DPP bukan di wilayah jadi kami sudah sering ketemu ngobrol ngopi nanti kira-kira siapa dengan siapa itu sudah, cuma menyadari bahwa ujung-ujungnya DPP menentukan. Mau gak mau nunggu aja," ujarnya.

Meski begitu, Haru berharap agar Pilgub Jawa Barat tidak hanya diramaikan lleh satu pasangan calon saja. Menurutnya, bisa jadi nantinya antara dua atau tiga pasang paslon.

"Jadi kami tunggu saja ini sama siapa B1KWK1nya mana yang mau dibawa ke KPU. Kami optimistis minumal di Jabar InsyaAllah dua pasang, bisa tiga pasang kalau empat pasang memang berat. Itu berdasarkan putusan MK di Jabar kayaknya dua atau tiga pasang," katanya.

Haru menegaskan, PKS Jabar kini masih konsisten menargetkan untuk mengambil posisi sebagai Calon Gubernur Jabar. Hanya saja, DPP kini masih belum juga memberikan restu atsu surat tugas jelang pendaftaran yang kini tinggal tiga hari lagi.

"SK belum diterima, masih ngobrol di DPP-nya. Kami target masih calon gubernur," jelasnya.

Di luar PKS, NasDem Jawa Barat juga belum bisa memberikan keputusan pasti apakah akan berkoalisi bersama dengan KIM seperti di Jakarta atau lainnya. Partai yang mengusung Ilham Akbar Habibie di Pilgub Jabar ini memastikan sudah mengantongi beberapa partai yang akan berkoalisi nantinya termasuk dengan PKS.

"NasDem sudah menemukan mitra koalisi. Dengan PKS kami intensif tinggal diumumkan. Jadi nanti kami tinggal umumkan, kapan mencari waktu yang pas momentum yang pas kami akan umumkan secepatnya. Soal nanti nomor satu atau dua itu lagi dibicarakan," ujar Ketua DPW NasDem Jawa Barat, Saan Mustofa, baru-baru ini.

Lebih lanjut, Saan mengungkapkan, NasDem juga berkomunikasi insentif dengan PKB dan PDIP. Langkah ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu.

"Dengab PKS kami mudah-mudahan di atas 50 persen, ya mudah-mudahan bisa. Tapi yang sampai hari ini komunikasi kami intensif denga PKS, PKB, dengan PDIP juga kami komunikasi. Apalagi setelah ada putusan MK, itu semakin memudahkan partai untuk mengusung paslon khususnya di Jabar," katanya.

Saan memastikan, komunikasi dengan PKS berjalan baik dan tidak ada hambatan. Mereka hanya tinggal menentukan siapa calon gubernur dan wakilnya.

"Tidak (ada hambatan) tinggal nanti siapa gubernurnya itu relatif karena kami gak ada kepentingan yang sifatnya pragmatis itu mudah dirundingkan," ujarnya.

Sementara itu PKB dan PDIP Jabar sudah melakukan pertemuan dalam beberapa waktu kemarin. Keduanya sepakat mengung Ono Surono-Acep Adang Ruhiyat untuk Pilgub Jawa Barat. Pasangan ini sudah diserahkan ke pengurus pusat untuk disahkan.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ketut Sustiawan mengatakan, berdasarkan komunikasi politik yang terjalin, PDIP menemukan kesamaan visi dan misi dengan PKB.

"Untuk Pilgub Jabar ada kesepakatan, untuk calon gubernurnya ada Ono Surono dan wakilnya Kiai Acep Adang, yang akan kami bawa ke DPP masing-masing. Di Jawa Barat kami bersepakat untuk melanjutkan kerja sama ini di tingkat provinsi dalam hal kontestasi Pilkada Jawa Barat," ujar Ketut.

Pertemuan ini turut dihadiri langsung Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono dengan Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda. Bahkan, PKB hadir bersama dengan Dewan Syuro dan Acep Adang Ruhiyat.

"Mudah-mudahan tidak ada perubahan, karena kami tidak tahu bagaimana di tingkat nasionalnya nanti. Namun intinya kami menemukan kesepahaman dan bersepakat untuk menjalin kerja sama politik di Pilkada Jawa Barat, termasuk Pemilihan Gubernur Jawa Barat," katanya.

Selain itu, Ketut mengungkapkan, jumlah kursi yang dimiliki PDIP dan PKB sudah cukup untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2024. PDI Perjuangan memiliki 17 kursi di DPRD Jawa Barat, sementara PKB dengan 15 kursi.

"Pasangan Ono Surono-Acep Adang Ruhiyat ini mempresentasikan wilayah Pantura dan Priangan. Dan pasangan ini merupakan sosok ideal karena perpaduan antara nasionalis dan religius" ujarnya.

Selain Pilgub Jabar, Ketut mengatakan, kerja sama politik dengan PKB dilakukan di 13 kabupaten/kota di gelaran Pilkada 2024.

"Kerja sama dengan PKB ada di Kabupaten Tasikmalaya, Depok, Bogor. Kemudian di Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan beberapa daerah lainnya," kata dia.

Sebelumnya, wacana koalisi PDIP dan PKB ini sudah lama direncanakan. Bahkan sempat muncul poster Koalisi Santri. Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono mengatakan, komunikasi politik dengan PKS dan PPP sudah terjalin dan memang ada pembicaraan untuk membentuk poros baru menandingi KIM.

"Kami yang menggagas, yang pertama ketemu lengkap PDIP, PKS dan PPP. Terus kemudian ketemu PKS bertemu dengan Nasdem, saya ketemu dengan PKB kami punya keinginan saat itu untuk membuat hanya dua pasang, KIM dilawan gabungan partai-partai itu," kata Ono.

Dengan kondisi dinamika politik saat ini, Ono menuturkan, semua kemungkinan masih bisa terjadi termasuk koalisi partai di luar KIM untuk Pilgub Jawa Barat. Menurutnya, apa yang nantinya terjadi di Pilgub Daerah Khusus Jakarta, belum tentu akan terjadi di Jabar.

"Apakah masih sangat mungkinkan? ya masih, apa yang terjadi di DKI belum tentu terjadi di Jabar," tuturnya.

Sementara itu Pengamat Politik Unpad, Muradi menganalisa Pilgub Jawa Barat akan dimeriahkan oleh tiga atau empat pasang calon, dan KIM Plus berpotensi tidak akan ada. Dia mengambil contoh seperti di Jateng, dan Banten. Artinya, KIM Plus hanya ada di Pilgub Jakarta.

"KIM Plus tidak solid kelihatan di Jateng, Banten di Jabar kemungkinan belum KIM Plus masih KIM. Karena di Jabar katakanlah NasDem bisa sendiri PKB dan PDIP. PKS juga memungkinkan sendiri jadi bisa tiga atau empat pasang," ujar Muradi.

Menurutnya, partai non KIM di Jabar tergolong kuat dan memiliki banyak kursi yang bisa menjadi nilai jual. Meski kini sudah ada putusan MK soal ambang batas pencalonan.

"Non-KIM ini juga kuat di Jabar tiga sampai empat pasang. Acuanya ke putusan MK dan posisioning gak akan beda, ini kembali ke setelan awal," ujarnya.

Selain itu, KIM kini turut banyak mendapatkan sentimen negatif. Seperti, publik kini sudah mulai ada pergerakan yang menggiring agar masyarakat jangan memilih pasangan yang diusung oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan KIM.

Gerakan ini bebarengan setelah adanya aksi massa soal Revisi UU Pilkada oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI.

Kondisi ini juga harus dibaca oleh Dedi Mulyadi yang didorong KIM untuk maju Pilgub Jabar. Jika tidak mengamati hal itu, kata Muradi, Demul bisa kalah.

"Jadi Demul bisa ambil pendamping di luar yang berkaitan dengan Jokowi, contoh Ketua Persis kan bisa ambil di luar itu. Kalau NU sudah Acep Adang kalau mau ambil ceruk lain, Persis misalnya," katanya.

"KIM bisa saja kalah jika PDIP dan PKS juga bersama, apalagi basis PKS dan PDIP basis massa ideologis," kata dia.