KMPPA Imbau Pemprov Jabar Lebih Serius Penuhi Hak Anak

Andri yang juga menjabat sebagai Direktur LP3A (Lembaga Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak) Jabar menuturkan, upaya bersama perlindungan anak sesuai amanat Undang Undang Pasal 20 Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga dan Masyarakat Bertanggungjawab terhadap perlindungan anak.

Untuk itu perlindngan anak harus menjadi komitmen bersama pemerintah, legislatif, dan masyarakat bisa mengimplementasikan UU tersebut di lapangan sehingga anak benar-benar terlindungi haknya.

"Saya lihat Pemda melalui SKPD terkait Bidang perlindungan anak tak memiliki konsep jelas" ujarnya.

Melalui momentun Hari Anak Nasional ini, KMPPA Provinsi Jawa Barat sebagai komunitas masyarakat dari berbagai profesi berharap pemerintah daerah bisa lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, dan tidak ekskusif merasa perlindungan anak cukup ditangani oleh Dinas Perlindungan Anak semata.

"Sinergitas dan kolaborasi penyelenggaraan perlindungan anak demi kepentingan terbaik bagi anak menjadi komitmen bersama seluruh elemen masyarakat," kata dia.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mendorong penegakan hukum yang tegas bagi pelaku kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan seksual, fisik, verbal hingga perundungan.

Hal itu disampaikan Kepala Negara menyikapi sejumlah kasus kekerasan terhadap anak dalam berbagai bentuk di beberapa wilayah belakangan ini.

"Saya kira penegakan hukum yang keras, penegakan hukum yang tegas, menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk memagari agar tidak terjadi lagi," ujar Presiden dikutip dari ANTARA.

Presiden mengatakan siapa pun pelaku kekerasan terhadap anak harus diproses dengan aturan-aturan yang ada sehingga tidak ada lagi kasus kekerasan terhadap anak apa pun bentuknya.

"Saya kira semuanya diproses, siapa pun, tidak ada yang namanya kekerasan verbal, tidak ada yang namanya perundungan, tidak ada yang namanya kekerasan fisik, kekerasan seksual, semuanya. Karena memang aturannya tidak diperbolehkan dan itu ada pidananya," tegas Presiden.