Kisruh PPDB, Keterbukaan Akses Alamat Dalam Jalur Zonasi Harus Dibuka

30 Jun 2020, 12:39 WIB

IDN Times/Debbie Sutrisno

Bandung, IDN Times - Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020 tahap kedua atau melalui jalur zonasi di Provinsi Jawa Barat akan ditutup besok, Rabu (1/7). Menjelang penutupan pendaftaran PPDB, sejumlah orang tua siswa khawatir anaknya tidak lolos ke sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) Negeri.

Anggota Masyarakat Peduli Pendidikan, Rusdoyo menuturkan, jalur zonasi dalam PPDB SMA Negeri khususnya, memang kerap membingungkan para orang tua calon siswa. Tidak adanya keterbukaan informasi mengenai jarak lokasi tempat tinggal para pendaftar di laman PPDB membuat kecurigaan meningkat.

Sebab, bisa jadi ada kerusakan dalam sistem ataupun orang yang sengaja berlaku curang untuk memasukkan seorang siswa ke SMA yang dituju.

"Karena memang ada kejadian tahun lalu di mana dalam satu sekolah ada jarak lokasi yang sama percis. Nah kalau tidak dibuka datanya jadi kita berprasangka ini berada dalam satu rumah, walaupun bisa saja tidak," ujar Rusdoyo ditemui usai melakukan audiensi dengan DPRD Jawa Barat, Selasa (30/6).

1. Operator PPDB di sekolah bisa jadi kambing hitam

Ilustrasi pendaftaran PPDB Bandung 2020. IDN Times/Azzis Zulkhairil

Dalam hal ini, operator PPDB yang bekerja menggunakan sistem diprediksi akan jadi kambing hitam oleh para orang tua yang kesal karena anaknya gagal lolos tahap zonasi. Padahal berdasarkan aturan dari kementerian alamat memang tidak dibuka dalam laman PPDB.

"Makanya tolong ini segera dikomunikasikan agar bisa diakses oleh orang tua siswa," kata dia.

2. Siswa miskin pun banyak yang gagal masuk sekolah negeri akibat zonasi

PPDB Online di PPU (IDN Times/Ervan Masbanjar)

Bukan hanya siswa yang mampu gagal sekolah negeri, siswa miskin pun banyak yang kemudian tak bisa sekolah di SMA Negeri. Setelah mereka gagal lewat jalur afirmasi karena kuotanya sedikit, jalur zonasi pun tidak bisa meloloskan mereka.

Kondisi ini jelas memprihatinkan karena siswa miskin kemudian harus bersekolah di SMA/SMK swasta yang biayanya cukup tinggi.

"Hasilnya karena ga bisa bayar uang sekolah mereka kemudian tidak meneruskan sekolahnya. Sudah ada beberapa laporan ke kami," ungkap Rusdoyo.

3. KIP di daerah harus turun tangan

IDN Times/Yogi Pasha

Sementara itu, Sekretaris II Panitia PPDB 2020 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Edy Purwanto mengatakan, keberatan untuk pembukaan data alamat dalam sistem zonasi PPDB memang menjadi masalah yang kerap terjadi. Namun, pihaknya tidak bisa serta merta membuka akses tersebut karena bisa menyalahi peraturan menteri (Permen).

Atas kondisi ini, Edy berharap komisi informasi pusat (KIP) bisa ikut andil dalam PPSB jalur zonasi. Harapannya KIP bisa menjadi lembaga yang menjaga integritas PPDB melalui jalur tersebut.

"Misal, KIP daerah bisa memberi fatwa kalau alamat ini sekarang jadi problem (masalah). Jadi KIP nantinya bisa menguji kepastian alamat harus bagaimana. Karena selama ini memang membingungkan," kata Edy.

4. Siswa miskin masuk sekolah swasta akan dibantu

Ilustrasi kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Terkait dengan siswa miskin yang gagal masuk ke sekolah negeri, Edy memastikan Pemprov Jabar akan memberi bantuan sebesar Rp2 juta per tahun. Uang ini memang tidak banyak, tapi mereka akan dapat tambahan bantuan karena sekarang sekolah swasta pun sudah terdaftar dalam bantuan operasional sekolah di mana setiap siswa akan mendapat jatah yang diakumulasikan ke pemberian sekolah.

"Total ada sekitar 7.000 siswa yang akan dibantu di sekolah swasta. Data ini berkaca dari tahun kemarin," ujarnya.