Kisruh Pengelolaan Pasar Andir, Upaya Banding PD Pasar Ditolak MA

Sebagai pemenang dalam persidangan BANI dan keputusan MA, PT APJ akan tetap menunggu keseriusan PD Pasar Bermartabat Kota Bandung dalam hal penyerahan pengelolaan pasar Andir. Sebab, kata dia, upaya hukum yang dilayangkan Pemkot Bandung sudah dinyatakan kalah oleh pengadilan. 

"Pengadilan sudah menegur PD Pasar untuk menyerahkan pengelolaan (Pasar Andir) kepada PT APJ. Kalau tidak mau menyerahkan secara sukareal, pengerahaan pengelolaan akan dieksekusi paksa oleh pengadilan," kata Bhaskara.

Seperti diketahui, polemik pengelolaan gedung Pasar Andir antara PD Pasar Bermartabat dengan pihak swasta yakni PT APJ sudah berlangsung sejak 2016. Kedua belah pihak saling klaim jika pengelolaan Pasar Andir memiliki hak yang sama.

Munculnya polemik tersebut berujung hingga masuk ke meja persidangan di BANI dan MA. PT APJ mengaku masih sah sebagai pengelola Pasar Andir sesuai dengan keputusan Badan Abritase Nasional (BANI) Nomor 31/2018/ BANI Bandung tertanggal 5 Maret 2019. 

Namun PD Pasar, belum bisa menerima hingga melakukan upaya banding terkait putusan tersebut ke Pengadilan Negeri Bandung. Dalam upaya banding itu PD Pasar dinyatakan kalah. 

Kemudian, PD Pasar kembali mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA) sebagai langkah hukum yang dilakukan. Namun, pada 24 Oktober 2019, MA menolak upaya banding yang diajukan PD Pasar. 

Pihak PT APJ menilai, upaya yang sudah dilakukan manajemen Pasar Andir dan PD Pasar sudah berakhir. Keputusan pengadilan dan MA sudah jelas jika pengelolaan Pasar Andir oleh PT APJ berakhir hingga 28 September 2020.

Namun, merasa tidak adanya itikad baik dari PD Pasar Bermartabat, PT APJ telah melayangkan surat permohonan eksekusi paksa kepada ‎Pengadilan Negeri pada 29 November 2019‎.

"Permohonan eksekusi masuk 29 November 2019. Judulnya permohonan eksekusi putusan banding," katanya. 

Apalagi, lanjut dia, dalam putusan BANI Pemkot Bandung sebagai tergugat. Selain itu, Pemkot juga memiliki perwakilan di PD Pasar sehingga harusnya mengetahui masalah yang terjadi. 

"Kabag Hukum (Pemkot Bambang Suhari) juga (anggota) Badan Pengawas (PD Pasar). Harusnya tahu. Jadi kami harap bisa cepat dikembalikan lagi,"ujarnya.

Sementara itu, Pjs Direktur PD Pasar Bermartabat Kota Bandung Lusi Lesminingwati mengatakan, upaya perdamaian dengan PT APJ terus dilakukan. Bahkan, pihaknya telah bertemu dengan PT APJ sesuai dengan perintah pengadilan.

Namun, hingga saat ini, PD Pasar Bermartabat masih menunggu untuk melakukan upaya hukum lainnya. "Ya, kami sudah bertemu. Kami juga sudah ajak PT APJ untuk berdamai," kata Lusi saat dihubungi, Senin(2/12).

Ditanya terkait hasil putusan MA atas penolakan upaya pembatalan putusan BANI, Lusi mengaku belum menerima dan mengetahui hal tersebut. "Belum tahu ada putusan itu," ujar dia.

Kendati demikian, PD Pasar Bermartabat Kota Bandung terus berupaya untuk menyelesaikan persoalan yang muncul dengan pihak PT APJ. Bahkan, kata Lusi, upaya perdamaian sudah dilakukan dengan PT APJ sesuai saran dari ketua pengadilan negeri Bandung.

"Kami sudah bertemu. Kita sudah beritikad baik untuk melakukan perdamaian dengan PT APJ. Tetapi, PT APJ tetap keukeuh. Silahkan tanya pihak PT APJ," ujar dia.