Kerusuhan di DPRD Kabupaten Cirebon, Negara Rugi Miliaran Rupiah

03 Sep 2025, 14:51 WIB

Aksi protes pengemudi ojek online (ojol) dan warga di Kabupaten Cirebon berakhir ricuh, Jawa Barat. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menjadi sasaran amuk massa, Sabtu (30/8/2025) siang.

Intinya sih...

Estimasi awal kerugian capai miliaran Rupiah
- Kerusakan bangunan DPRD diperkirakan mencapai Rp8 miliar
Kerusakan serius pada fasilitas pendukung dan lingkungan sekitar kompleks gedung
Sekretariat DPRD mengalami kerusakan terparah
- Hampir seluruh ruang sidang besar mengalami pecah kaca, pintu jebol, kursi sidang terbakar, dan perangkat elektronik hancur
Tim masih menilai apakah aset yang rusak masih bisa diperbaiki atau harus diganti total

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Cirebon, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai melakukan pencatatan menyeluruh atas kerusakan aset pascakerusuhan yang terjadi di kompleks Gedung DPRD Kabupaten Cirebon pada Sabtu (30/8/2025). Proses inventarisasi ini ditargetkan selesai dalam waktu sepuluh hari, melibatkan tim ahli dan beberapa perangkat daerah terkait.

Inspektur Pembantu Inspektorat Kabupaten Cirebon, Eni Seniwati menyebutkan, tim gabungan sudah bergerak sehari setelah kerusuhan untuk mendata kerusakan aset pemerintah.

“Fokus utama kami adalah kondisi gedung DPRD, fasilitas pendukung, serta barang inventaris kantor yang banyak rusak maupun hilang,” ujar Eni, Rabu (3/9/2025).

1. Estimasi awal kerugian capai miliaran Rupiah

Berdasarkan penghitungan awal, kerusakan pada bangunan DPRD diperkirakan mencapai Rp8 miliar. Meski begitu, Eni menekankan angka tersebut masih bersifat sementara karena inventarisasi terhadap peralatan kantor dan dokumen penting masih terus berlangsung.

“Bangunan relatif mudah dihitung karena ada standar konstruksi, tapi barang elektronik, dokumen, hingga perabot kantor harus dicek satu per satu,” katanya. Tim Inspektorat menurunkan ahli aset untuk memastikan tidak ada perbedaan perhitungan di kemudian hari.

Selain bangunan, kerusuhan juga menimbulkan kerusakan serius pada fasilitas pendukung. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melaporkan kerusakan pada sistem CCTV, videotron, dan perangkat pemantau keamanan.

Sementara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mencatat taman, pepohonan, dan elemen lansekap di sekitar kompleks gedung mengalami kerusakan parah akibat api.

2. Sekretariat DPRD mengalami kerusakan terparah

Aksi unjuk rasa gabungan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berujung kerusuhan besar pada Sabtu (30/8/2025) siang.

Kerusakan paling signifikan menimpa Sekretariat DPRD (Setwan). Hampir seluruh ruang sidang besar mengalami pecah kaca, pintu jebol, kursi sidang terbakar, dan sejumlah perangkat elektronik hancur. Beberapa komputer, printer, dan dokumen penting bahkan dilaporkan hilang.

Eni menjelaskan, tim masih menilai apakah aset yang rusak masih bisa diperbaiki atau harus diganti total. “Proses ini memerlukan ketelitian agar nilai kerugian bisa akurat,” kata Eni.

Setelah selesai, hasil inventarisasi akan disampaikan kepada Bupati Cirebon dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk menjadi dasar penyusunan rencana pemulihan aset.

3. Dampak fiskal dan kebutuhan refocusing anggaran

Massa merusak sejumlah fasilitas umum milik Polresta Cirebon pada Sabtu (30/8/2025) siang.

Kerusuhan menambah beban fiskal bagi pemerintah daerah. Kabupaten Cirebon harus menyiapkan anggaran tambahan atau melakukan refocusing anggaran untuk memperbaiki gedung DPRD dan mengganti sarana yang rusak.

Jika kerugian aset barang terbukti signifikan, potensi pembengkakan anggaran pemulihan tidak bisa dihindari. “Dari perspektif tata kelola, ini jelas termasuk kerugian negara. Inventarisasi harus cepat dan akurat supaya ada kepastian total kerugian akibat kerusuhan,” kata Eni.

Inspektorat menekankan pentingnya transparansi. Hasil inventarisasi akan dibuka ke publik agar tidak muncul kecurigaan adanya mark-up atau manipulasi angka. Menurut Eni, masyarakat berhak mengetahui angka kerugian riil dan memantau proses pemulihan aset.

“Kami ingin publik tahu berapa sebenarnya kerugian daerah. Dengan laporan terbuka, masyarakat dapat ikut mengawasi apakah pemulihan berjalan sesuai kebutuhan riil atau tidak,” ujarnya.