Kerja di LN Bertahun-tahun, PMI Indramayu Kok Tetap Boncos?

Agus mengatakan, pola pengiriman uang dari luar negeri kerap berujung pada belanja konsumtif tanpa rencana keuangan yang jelas. Minimnya perencanaan menyebabkan remitansi tidak berkembang menjadi instrumen yang menciptakan nilai tambah.

Akibatnya, saat kontrak berakhir dan PMI kembali ke kampung halaman, sebagian keluarga belum memiliki bantalan ekonomi berupa tabungan berjangka, properti produktif, atau usaha berjalan.

Ia menekankan, kesiapan finansial seharusnya dibangun sejak pra-keberangkatan. Edukasi mencakup penyusunan anggaran, pembentukan dana darurat, serta strategi investasi yang terukur. “Perlindungan PMI tidak cukup berhenti pada aspek ketenagakerjaan. Pengelolaan keuangan yang aman dan berkelanjutan adalah bagian dari perlindungan itu sendiri,” katanya.

Berdasarkan catatan pengaduan, OJK Cirebon menemukan kasus yang melibatkan PMI didominasi investasi ilegal, pinjaman online tak berizin, dan pengelolaan remitansi yang tidak terencana. Modus yang sering muncul adalah penawaran imbal hasil tinggi tanpa risiko yang rasional.

Untuk meminimalkan kerugian, OJK mendorong pemanfaatan produk dan layanan keuangan formal yang terdaftar dan diawasi. Selain itu, PMI diarahkan menggunakan kanal pengaduan resmi jika menemukan indikasi pelanggaran.

“Kehati-hatian menjadi kunci. Tawaran imbal hasil tinggi tanpa risiko hampir pasti berujung pada masalah,” kata Agus.

Program literasi dan inklusi keuangan dijalankan secara kolaboratif dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Keterlibatan perbankan diarahkan untuk memastikan akses riil, seperti pembukaan rekening, tabungan berjangka, dan produk pembiayaan yang sesuai kebutuhan PMI.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim menyatakan PMI asal daerahnya diharapkan tidak hanya menjadi penyumbang devisa, tetapi juga penggerak ekonomi lokal setelah purna penempatan. Menurutnya, edukasi keuangan penting agar pekerja migran tidak terjebak dalam siklus keberangkatan ulang karena tekanan ekonomi.

“Fokusnya bukan sekadar memahami produk keuangan, tetapi mengubah perilaku keuangan,” ujarnya.

Ke depan, OJK Cirebon bersama TPAKD akan melanjutkan program secara berkelanjutan dengan penekanan pada perubahan perilaku, bukan hanya peningkatan pengetahuan. Materi pelatihan mencakup pengelolaan keuangan pribadi, perencanaan jangka panjang, serta pengenalan instrumen perbankan yang aman.

Pendekatan ini diharapkan mendorong PMI membangun aset produktif dan memiliki ketahanan ekonomi setelah kembali ke tanah air. OJK menilai, jika remitansi dikelola secara disiplin dan terlindungi dari praktik ilegal, maka kontribusi PMI tidak berhenti pada devisa nasional, tetapi berlanjut menjadi pengungkit ekonomi keluarga dan daerah.